AS Jatuhkan Sanksi terhadap Presiden Zimbabwe dan Pemimpin Lainnya

05 Mar 2024, 14:14 WIB

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (twitter.com/@edmnangagwa)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan sejumlah pemimpin senior lainnya pada pada Senin (4/3/2024). Hal itu karena dituding terlibat dalam kampanye pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Sanksi tersebut, yang akan memblokir aset mereka di AS dan melarang perjalanan tidak resmi ke sana, menggantikan program sanksi yang telah diterapkan selama dua dekade terhadap Zimbabwe.

“Perubahan yang kami lakukan hari ini dimaksudkan untuk memperjelas apa yang selalu benar: sanksi kami tidak dimaksudkan untuk menargetkan rakyat Zimbabwe,” kata Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo.

“Kami memfokuskan kembali sanksi kami pada target yang jelas dan spesifik: jaringan kriminal pejabat pemerintah dan pengusaha Presiden Mnangagwa yang paling bertanggung jawab atas korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Zimbabwe,” katanya.

1. Warga Zimbabwe hidup dalam ketakutan

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan langkah-langkah baru ini merupakan bagian dari kebijakan sanksi yang lebih kuat dan tepat sasaran terhadap Zimbabwe, seraya menyuarakan keprihatinannya atas kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

“Orang-orang penting, termasuk anggota pemerintah Zimbabwe, memikul tanggung jawab atas tindakan ini, termasuk penjarahan kas pemerintah yang merampas sumber daya publik Zimbabwe,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip VOA News.

“Berbagai kasus penculikan, kekerasan fisik, dan pembunuhan di luar hukum telah membuat warga hidup dalam ketakutan.”

AS pertama kali memberlakukan sanksi ekonomi dan perjalanan terhadap Zimbabwe pada awal 1990-an, yang menargetkan Presiden Robert Mugabe dan puluhan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Washington menuduh mereka telah merusak demokrasi di negara itu.

Berbagai negara termasuk Inggris dan anggota Uni Eropa (UE) juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Zimbabwe.

2. Istri Mnangagwa dan wakil presiden juga dijatuhi sanksi

Selain Mnangagwa, AS juga menjatuhkan sanksi terbarunya kepada 10 orang lainnya dan tiga pelaku usaha. Mereka yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Ibu Negara Auxillia Mnangagwa, Wakil Presiden Constantino Chiwenga, dan Menteri Pertahanan Oppah Muchinguri.

Sejumlah pejabat keamanan senior, termasuk anggota kepolisian nasional Zimbabwe dan Organisasi Intelijen Pusat (CIO), juga ikut menjadi sasaran, begitu pula para pengusaha yang terbukti memfasilitasi korupsi negara. Adapun mereka yang sebelumnya terkena sanksi oleh AS dan tidak masuk dalam daftar baru tersebut telah dicabut pembatasannya.

3. Sanksi baru AS disebut ilegal

Dilansir BBC, juru bicara pemerintah Zimbabwe, Nick Mnangagwa, menyebut sanksi baru itu ilegal. Farai Muroiwa Marapira, juru bicara partai Zanu PF yang berkuasa, mengatakan bahwa kebijakan presiden untuk menjadi teman bagi semua orang orang telah membuahkan hasil yang pahit.

“Jika presiden, ibu negara, dan pejabat senior tetap terkena sanksi, maka Zimbabwe tetap terkena sanksi dan terbebani oleh tindakan ilegal ini,” tulisnya di X.

Mnangagwa dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu pada Agustus lalu, yang menurut para pengamat internasional tidak memenuhi standar demokrasi. Dia adalah pemimpin Zimbabwe kedua berturut-turut yang menghadapi sanksi AS setelah Mugabe.

Harapan akan pencabutan sanksi sempat muncul setelah Mnangagwa menggulingkan Mugabe dari kekuasaannya pada 2017, namun negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia kemudian mengatakan bahwa kepemimpinan baru tersebut juga telah menekan oposisi dan protes.

Mnangagwa sebelumnya menyalahkan sanksi ekonomi atas lumpuhnya pembangunan di negara itu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.