AS Larang Teknologi China-Rusia di Mobil Otonom Mulai 2027

25 Sep 2024, 16:49 WIB

Leo Manik

Bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Robert Linder)

Intinya sih...

AS larang impor kendaraan otonom dengan teknologi China dan Rusia demi keamanan nasional.
Larangan berlaku mulai tahun model 2027 untuk perangkat lunak dan tahun model 2030 untuk perangkat keras.
Kekhawatiran terkait ancaman keamanan siber, privasi data, dan infrastruktur oleh musuh asing.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) berencana melarang penjualan dan impor kendaraan otonom yang menggunakan teknologi China dan Rusia. Departemen Perdagangan AS mengumumkan rencana ini pada Senin (23/9/2024) dengan tujuan melindungi keamanan nasional dan pengemudi AS dari potensi ancaman keamanan siber.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan proaktif namun kritis.

"Kami mengeluarkan aturan yang diusulkan untuk mengatasi ancaman keamanan nasional baru sebelum pemasok, produsen mobil, dan komponen mobil yang terkait dengan China atau Rusia menjadi umum di sektor otomotif AS," ujar Raimondo, dilansir dari Associated Press.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintahan Biden untuk mengurangi ketergantungan AS pada Beijing dan memperkuat industri dalam negeri. Raimondo menekankan bahwa tindakan ini bukan langkah proteksionis, melainkan tindakan keamanan nasional yang ketat.

1. Larangan berlaku untuk perangkat lunak 2027, perangkat keras 2030

Aturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dengan perangkat lunak dan perangkat keras buatan Rusia dan China yang memungkinkan kendaraan berkomunikasi secara eksternal. Ini mencakup komunikasi melalui Bluetooth, seluler, satelit, atau modul Wi-Fi.

Larangan ini akan berlaku untuk perangkat lunak mulai tahun model 2027 dan perangkat keras mulai tahun model 2030.

Aturan yang diusulkan akan berlaku untuk semua kendaraan, kecuali yang tidak digunakan di jalan umum, seperti kendaraan pertanian atau pertambangan. Dilansir dari CNN, larangan ini juga tidak akan berlaku untuk mobil yang sudah ada di jalan AS serta sudah memiliki perangkat lunak China terpasang.

2. AS khawatir musuh dapat ambil alih kendali kendaraan secara massal

Kendaraan modern dianggap sebagai "platform mobilitas" yang dapat memantau perilaku pengemudi dan penumpang serta melacak lingkungan sekitarnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan dan privasi.

Raimondo menjelaskan potensi ancaman yang mungkin timbul.

"Dalam situasi ekstrem, musuh asing dapat mematikan atau mengambil kendali simultan atas beberapa kendaraan yang beroperasi di AS, menyebabkan kecelakaan atau memblokir jalan," jelas Raimondo.

Pejabat AS juga menyatakan bahwa kontrak persyaratan layanan yang disertakan dengan teknologi ini menunjukkan data dari kendaraan akan berakhir di China. Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi pengguna. Mereka juga khawatir stasiun pengisian daya listrik dan infrastruktur lain bisa disusupi peretas asing melalui perangkat keras atau lunak tertentu.

3. Produsen mobil AS bersiap cari pemasok baru

Meskipun langkah ini dianggap penting oleh pemerintah AS, dampaknya terhadap industri otomotif masih belum jelas. Sebuah kelompok industri besar, Aliansi untuk Inovasi Otomotif, menyatakan bahwa aturan baru ini akan membuat beberapa produsen mobil berebut mencari pemasok suku cadang baru.

"Anda tidak bisa begitu saja mematikan sakelar dan mengubah rantai pasokan paling kompleks di dunia dalam semalam," ujar John Bozzella, Direktur Utama Aliansi untuk Inovasi Otomotif.

Namun, ia juga mengakui bahwa waktu yang diberikan mungkin cukup bagi beberapa produsen mobil untuk melakukan perubahan.

Departemen Perdagangan AS telah bertemu dengan semua perusahaan mobil besar di dunia dan berbagai asosiasi industri saat menyusun rencana ini. Selain itu, sebagai bagian dari proses regulasi, akan ada periode komentar publik selama 30 hari tentang aturan yang diusulkan. Departemen Perdagangan menargetkan untuk mengeluarkan peraturan final sebelum akhir pemerintahan Biden.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.