Tigray, IDN Times - Konflik Tigray masih terus berlanjut dan sekarang perhatian sedang mengarah pada pasukan negara tetangga, yaitu pasukan dari Eritrea yang ikut membantu pasukan Ethiopia bertempur melawan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
Pasukan Eritrea yang hadir di Tigray telah diminta untuk mundur oleh AS. Kehadiran mereka di Tigray dianggap telah menambah masalah karena dituduh telah melakukan berbagai pelanggaran kemanusiaan.
Melansir dari Associated Press, AS telah menyerukan agar semua tentara dari Eritrea di wilayah Tigray untuk segera kembali ke negara mereka. Pada Selasa, 26 Januari, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah email yang dikirim ke Associated Press, menyampaikan, "laporan yang kredibel tentang penjarahan, kekerasan seksual, penyerangan di kamp pengungsian dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ada juga bukti tentara Eritrea secara paksa mengembalikan pengungsi dari Tigray ke Eritrea."
Para warga Eritrea yang mengungsi di Tigray diperkirakan mencapai 100.000 orang mereka kabur ke Ethiopia setelah adanya penindasan bermotif politik dan wajib militer yang tidak disukai warga. Saat Eritrea telah dituduh secara paksa membawa warganya untuk pulang.
Pernyataan AS tentu berbeda dengan saat awal konflik Tigray, ketika pemerintahan Trump memuji Eritrea karena "pengekangannya". AS juga menyerukan adanya peneyelidikan yang transparan mengenai adanya pasukan Eritrea di Tigray. Belum ada keterangan apakah permintaan AS ini langsung ditujukan kepada pemerintah Eritrea dan pihak pemerintah Ethiopia juga belum menanggapi permintaan AS.
Warga yang meninggalkan Tigray menyampaikan bahwa pasukan Eritrea telah melakukan penjarahan, pergi dari rumah ke rumah membunuh pemuda dan bahkan bertindak layaknya petugas berwenang di Ethiopia. Diperkirakan ada ribuan tentara di Tigray yang ikut membantu pasukan Ethiopia melawan TPLF.
Rumor buruk mengenai Eritrea ditepis oleh Menteri Informasi Eritrea, melalui tweet ia menyampaikan, "kampanye pencemaran nama baik terhadap Eritrea sedang meningkat lagi.
Ethiopia dan Eritrea sebelumnya memiliki hubungan buruk dan menyebabkan keduanya saling serang di perbatasan Tigray selama dua dekade, yang menyebabkan sekitar 100.000 orang tewas. Namun, pada 2019 Perdana Menteri Abiy telah memperbaiki hubungan dengan pemerintah Presiden Eritrea Isaias Afwerki, yang membuatnya meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada 2019 .
Melansir dari BBC, pertempuran meletus di awal November tahun lalu pasukan TPLF berhasil merebut pangkalan militer pasukan Ethiopia, yang membuat ribuan tentara ditampung di wilayah Eritrea. Serangan balik kemudian dilancarkan pasukan pemerintah pusat.
Pasukan Eritrea diduga telah mengikuti pasukan Ethiopia yang kembali ke Tigray untuk bertempur bersama melawan TPLF, namun hal tersebut dibantah oleh Perdana Menteri Abiy dan pemerintah Eritrea.
TPLF memiliki sekitar 250.000 ribu pasukan dan telah berkuasa di Tigray selama hampir tiga dekade, yang bersitegang dengan pemerintah pusat dan memicu kedua pihak saling menyerang, Pada akhir November pihak pemerintah Ethiopia menyampaikan telah meraih kemenangan dengan merebut ibu kota wilayah Tigray, Mekelle dan kini juga telah menangkap Abay Weldu, mantan presiden pemerintah wilayah Tigray.
Dalam konflik tersebut Ethiopia telah disarankan untuk melakukan mediasi, namun lebih memilih tindakan militer. Konflik kedua kubu ini telah menyebabkan ribuan orang tewas dan sekitar dua juta orang, atau sepertiga dari populasi Tigray, telah meninggalkan Tigray sejak konflik meletus pada awal November. Wilayah Tigray membentuk sekitar 6 persen dari lebih dari 110 juta populasi Ethiopia.
Selama Konflik tiga bulan di Tigray telah membuat kesulitan PBB dan organisasi lainnya kesulitan untuk menyalurkan bantuan. Melansir dari VOA News, pada Rabu, 27 Januari UNICEF menyampaikan 1,3 juta anak-anak telah menderita akibat konflik dan UNICEF juga menyampaikan kesulitan mengakses wilayah konflik, yang membuat kesulitan memahami seberapa buruk dampak konflik terhadap anak-anak.
Situasi disana memang belum tergambarkan semuanya, tapi kerusakan fasilitas kesehatan dan penjarahan persediaan penting telah membuat imunisasi telah berhenti di wilayah konflik Ethiopia. Saat ini akses ke sistem air dan sanitasi telah dibatasi dan anak-anak di Tigray belum bisa bersekolah, meski sekolah di Ethiopia telah dibuka kembali setelah pembatasan karena COVID-19, tetapi tidak berlaku di Tigray.
Konflik di Tigray juga menyebabkan kesulitan mendapatkan bahan makanan, yang karena hal itu UNICEF melaporkan bahwa tingkat malnutrisi akut yang parah mencapai 10 persen di antara anak-anak di bawah usia lima tahun. Data itu menunjukkan bahwa ada sekitar 70.000 anak mengalami malnutrisi, angka itu di atas ambang darurat WHO yang sebesar 3 persen.
Akses bantuan yang sulit semakin memperburuk kondisi warga yang terdampak konflik Tigray, terutama pada anak-anak. Pihak UNICEF telah menyerukan agar pemerintah Ethiopia untuk membayar gaji pegawai negeri dan memberikan akses pengiriman bantuan, sebelumnya pemerintah telah menyampaikan menolak pihak luar Ethiopia ikut campur dalam urusan mereka.
Para orangtua Tigray yang mencari tempat aman ke Sudan dalam pelarian telah terpisah dengan sekitar 300 anak-anak mereka. Para anak-anak yang terpisah ada yang mengungsi ke Sudan dan ada yang di kamp pengungsi dalam negeri.
Ethiopia perlu mengambil tindakan secepatnya untuk membantu para warga yang terdampak konflik. Mereka perlu makanan, tempat berlindung dan kebutuhan mendasar lainnya.