Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) mengumumkan perluasan sanksi terhadap Rusia pada Rabu (12/6/2024). Sanksi terbaru ini menargetkan lebih dari 300 individu dan entitas yang membantu Rusia mempertahankan perang dan menghindari sanksi sebelumnya.
Sejak invasi ke Ukraina dilancarkan, AS telah merespons dengan menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 4 ribu perusahaan dan individu Rusia. Namun, banyak analis memperkirakan sanksi tidak akan mengubah langkah Rusia secara signifikan.
Dilansir VOA News, Departemen Keuangan AS mengungkap daftar pihak yang terkena sanksi tersebut mencakup lusinan perusahaan yang berbasis di China, serta entitas di Rusia dan negara-negara lain, termasuk Turki dan Uni Emirat Arab (UEA).
“Ekonomi perang Rusia sangat terisolasi dari sistem keuangan internasional, sehingga militer Kremlin sangat membutuhkan akses ke dunia luar. Tindakan hari ini merupakan pukulan terhadap sisa pasokan bahan dan peralatan internasional, termasuk ketergantungan mereka pada pasokan penting dari negara ketiga," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen.
“Kami akan terus menggunakan semua alat yang kami miliki untuk menghalangi penggunaan sistem keuangan internasional oleh Rusia untuk melakukan perang, untuk mengganggu jaringan dukungan bagi basis industri militer Rusia, dan untuk meningkatkan kerugian yang ditanggung Rusia ketika (Vladimir) Putin melakukan agresinya terhadap Ukraina,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
AS juga menyampaikan pihaknya membatasi kemampuan pangkalan industri militer Rusia untuk mengeksploitasi layanan perangkat lunak dan teknologi informasi tertentu milik AS. Hal itu karena para pejabat AS khawatir dengan pengadaan semikonduktor canggih dan peralatan optik oleh negara tersbeut. Barang-barang itu diperlukan dalam senjata canggih.
Departemen Perdagangan AS menargetkan perusahaan-perusahaan cangkang di Hong Kong karena mengalihkan semikonduktor ke Rusia, mengambil langkah-langkah yang akan mempengaruhi hampir 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun) barang-barang prioritas tinggi untuk Moskow, termasuk chip.
Chip asal AS dan teknologi lainnya telah ditemukan di berbagai peralatan militer yang digunakan untuk menyerang Ukraina, termasuk drone, radio, dan rudal.
Peter Harrell, mantan direktur senior ekonomi internasional Gedung Putih pada 2021-2022, menggambarkan sanksi terbaru ini sebagai pergeseran paradigma. Sebabnya, sanksi memaparkan bank-bank asing pada ancaman terputusnya sistem keuangan AS jika berurusan dengan bank-bank besar Rusia yang disanksi.
"Untuk pertama kalinya, AS beralih ke sesuatu yang terlihat seperti upaya untuk menerapkan embargo keuangan global terhadap Rusia,” kata Harrell.
“Pesan di sini benar-benar ditujukan kepada bank-bank di China, Turki, UEA, dan negara-negara lain di luar G7, mereka menghadapi sanksi karena terus melakukan transaksi dengan bank-bank besar Rusia dan bank-bank Rusia lainnya yang terkena sanksi,” katanya, seraya menambahkan tindakan tersebut kemungkinan akan memicu kemunduran besar-besaran bank-bank Rusia.
“Kemunduran finansial tersebut, pada gilirannya, mungkin akan mempersulit aliran barang dari negara-negara yang terus melakukan perdagangan dengan Rusia," tambah dia.
Sanksi ini muncul ketika Presiden AS Joe Biden pergi ke Italia untuk menghadiri pertemuan puncak para pemimpin dari negara Kelompok Tujuh (G7). Salah satu prioritas G7 adalah adalah meningkatkan dukungan untuk Ukraina dan menghentikan perang di negara itu.