AS Pertimbangkan untuk Pecah Google Pasca Putusan Monopoli Ilegal
Jakarta, IDN Times - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan untuk memecah Google guna mengatasi dominasinya di pasar pencarian online. Hal ini menyusul putusan pengadilan pekan lalu yang menyatakan perusahaan teknologi raksasa tersebut melanggar hukum antimonopoli.
Putusan pengadilan menyatakan Google telah menghabiskan miliaran dolar untuk menciptakan monopoli ilegal. Perusahaan ini juga berusaha menjadi mesin pencari default di seluruh dunia.
Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan besar pertama bagi otoritas federal AS dalam upaya menghadapi dominasi perusahaan teknologi besar.
Juru bicara Departemen Kehakiman AS mengatakan, mereka sedang mengevaluasi keputusan pengadilan. Mereka akan menilai langkah-langkah selanjutnya yang sesuai dengan arahan pengadilan dan kerangka hukum antimonopoli yang berlaku.
"Belum ada keputusan yang dibuat saat ini," ujar juru bicara tersebut, dilansir dari Reuters pada Kamis (15/8/2024).
1. Opsi pelepasan Android hingga penjualan AdWords dipertimbangkan
Salah satu opsi yang paling sering dibahas oleh pengacara Departemen Kehakiman adalah memaksa Google melepaskan sistem operasi Android. Langkah ini dianggap dapat mengurangi dominasi Google dalam pasar pencarian mobile.
Selain itu, pejabat juga mempertimbangkan kemungkinan penjualan AdWords, program iklan pencarian Google, serta kemungkinan pelepasan browser Chrome. Kedua produk ini memiliki peran signifikan dalam mempertahankan dominasi Google di pasar pencarian online.
Melansir dari The Guardian, opsi lain yang dipertimbangkan adalah memaksa Google berbagi data dengan pesaing. Langkah ini bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil di pasar pencarian online.
Departemen Kehakiman juga sedang membahas langkah-langkah untuk mencegah Google mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam pengembangan produk kecerdasan buatan (AI).
2. Google hadapi tuntutan antimonopoli lain bulan depan
Google telah menyatakan rencana banding atas putusan pengadilan. Namun, perusahaan masih harus menghadapi tuntutan antimonopoli lain dari Departemen Kehakiman AS yang dijadwalkan akan disidangkan bulan depan.
Putusan pengadilan ini memiliki implikasi luas. Ini merupakan kemenangan besar pertama bagi otoritas federal AS dalam menghadapi dominasi perusahaan teknologi raksasa.
Dalam empat tahun terakhir, regulator antimonopoli federal juga telah menuntut Meta, Amazon, dan Apple atas tuduhan serupa.
Melansir dari New York Times, Google menghasilkan pendapatan 175 miliar dolar AS (sekitar Rp2.700 triliun) dari mesin pencari dan bisnis terkait tahun lalu. Putusan pengadilan ini dan tindakan selanjutnya dapat memiliki dampak signifikan pada inti bisnis perusahaan yang bernilai Rp31,4 kuadriliun tersebut.
3. Sidang lanjutan dijadwalkan 6 September mendatang
Hakim Amit P. Mehta dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia telah meminta Departemen Kehakiman dan Google untuk mengajukan proses penentuan solusi pada 4 September. Sidang untuk membahas langkah selanjutnya dijadwalkan pada 6 September.
Sementara itu, DuckDuckGo, mesin pencari yang berfokus pada privasi, telah mengusulkan larangan perjanjian eksklusif yang membuat Google menjadi mesin pencari default di berbagai perangkat.
Selama persidangan, terungkap bahwa Google membayar lebih dari 26 miliar dolar AS (Rp408 triliun) pada 2021 hanya untuk menjadi opsi pencarian default di berbagai perangkat dan browser.
Beberapa ahli hukum antimonopoli menyatakan bahwa pemecahan Google akan sulit dilakukan dan mungkin tidak akan diperintahkan oleh pengadilan.
"Sebelumnya pengadilan banding dalam kasus Microsoft pada 2001 secara tegas menolak memecah perusahaan itu," kata Alden Abbott, mantan penasihat umum Federal Trade Commission.
Meski demikian, pasar tampaknya menanggapi serius kemungkinan pemecahan Google. Saham Alphabet, induk perusahaan Google, dilaporkan turun sekitar 3 persen setelah laporan tentang kemungkinan pemecahan perusahaan tersebar.