AS Pulihkan Sebagian Uang Tebusan Colonial Pipeline

Dilansir SKY News, FBI berhasil merebut uang tebusan dalam bentuk 63,7 Bitcoin atau senilai sekitar 2,3 juta dolar (Rp32,7 miliar). FBI berhasil melakukannya dengan memperoleh kunci pribadi untuk membuka dompet Bitcoin para peretas.

Keberhasilan FBI ini diumumkan oleh Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, dia mengatakan.

"DarkSide dan afiliasinya telah secara digital menguntit perusahaan AS untuk bagian yang lebih baik tahun lalu dan tanpa pandang bulu menyerang korban yang termasuk pemain kunci dalam infrastruktur negara ini. Hari ini kami membalikkan keadaan di DarkSide dengan mengejar seluruh ekosistem yang memicu ransomware dan pemerasan digital termasuk hasil kejahatan dalam bentuk mata uang digital. Kami akan terus menggunakan semua alat dan sumber daya kami untuk meningkatkan biaya dan konsekuensi dari serangan ransomware." Monaco mengatakan itu adalah operasi pertama oleh satuan tugas ransomware dan pemerasan digital yang baru-baru ini dibuat.

Serangan siber terhadap Colonial Pipeline membuat jalur pipa yang membentang dari Texas ke New York, menyediakan bahan bakar untuk sebagian besar pantai timur AS berhenti beroperasi. Pasokan yang terganggu menyebabkan harga melonjak ke level tertinggi dalam hampir tujuh tahun. North Carolina memasuki keadaan darurat dan beberapa pompa bensin di Virginia kehabisan bahan bakar. Orang-orang didesak untuk tidak membeli secara berlebihan, tapi banyak warga yang tidak peduli dengan himbauan tersebut karena takut kekurangan bahan bakar.

Dilansir BBC, dalam sebuah pernyataan kepala eksekutif Colonial Pipeline, Joseph Blount mengatakan perusahaannya berterima kasih atas "kerja cepat dan profesionalisme" FBI, yang membantu memulihkan uang tebusan.

"Menuntut pertanggungjawaban penjahat dunia maya dan mengganggu ekosistem yang memungkinkan mereka beroperasi adalah cara terbaik untuk mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa depan," tambahnya.

Dilansir BBC, serangan siber itu telah diakui oleh kelonpok kriminal DarkSide. Dalam sebuah pernyataan publik kelompok itu di situsnya menyampaikan.

"Tujuan kami adalah menghasilkan uang dan tidak menciptakan masalah bagi masyarakat. Kami tidak berpartisipasi dalam geopolitik, tidak perlu mengikat kami dengan pemerintah yang ditentukan dan mencari ... motif kami."

FBI dan pemerintah sebelumnya telah meminta agar korban serangan siber tidak membayar penjahat, yang dikhawatirkan akan mengundang peretasan lebih lanjut di masa depan.

Namun, perusahaan bahan bakar tersebut tetap melakukan pembayaran kepada penjahat dengan menggunakan mata uang digital, sebagai balasannya peretas mengirim perusahaan alat deskripsi sehingga dapat membuka kunci sistem yang disusupi, meskipun itu tidak cukup untuk segera memulai kembali sistem.

Blout menyampaikan bahwa perusahaan melakukan pembayaran setelah berdiskusi dengan para ahli yang sebelumnya berurusan dengan DarkSide, dia mengatakan. "tidak membuat (keputusan itu) dengan enteng," tetapi percaya "itu adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk negara." Dia menambahkan bahwa akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum beberapa sistem bisnis pulih, dan memperkirakan bahwa serangan itu pada akhirnya akan menyebabkan kerugian hingga puluhan juta dolar.

Dilansir CNBC, setelah serangan yang dilakukan DarkSide, Presiden AS Joe Biden pada (10/5/2021) menyampaikan kepada wartawan bahwa AS saat ini tidak memiliki intelijen yang menghubungkan serangan ransomware kelompok itu dengan pemerintah Rusia. Meskipun, serangan itu diyakini berasal dari organisasi kriminal yang berbasis di Rusia.

"Sejauh ini tidak ada bukti dari orang-orang intelijen kami bahwa Rusia terlibat meskipun ada bukti bahwa ransomware aktor ada di Rusia, mereka memiliki tanggung jawab untuk menangani ini."

Rusia telah membantah bahwa pihaknya terlibat dalam serangan tersebut. Untuk membahas masalah itu Biden akan membicarakannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ketika mereka bertemu pada 16 Juni mendatang di Jenewa, Swiss.

Serangan tersebut membuat pemerintahan menekan sektor swasta untuk menopang pertahanannya terhadap ransomware. Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional untuk teknologi siber dan teknologi baru pada 2 Juni lalu menyampaikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan keamanan dan mampu pulih dengan cepat setelah mengalami serangan. 

Gedung Putih juga sedang bergulat dengan bagaimana memodernisasi protokol keamanan siber dan undang-undang perbankan untuk menanggapi mata uang kripto dan perannya yang semakin besar dalam kejahatan keuangan, dari ransomware hingga kasus korupsi.