Jakarta, IDN Times - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan tahunan soal praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di India. Laporan tersebut menyatakan ada pelanggaran signifikan oleh New Delhi yang menargetkan minoritas Muslim, tahanan politik, dan jurnalis.
Laporan pada Selasa (21/3/2023) itu diumumkan setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken, pada tahun lalu, mengatakan AS sedang memantau tingkat pelanggaran HAM oleh sejumlah pejabat pemerintah, polisi dan sipir di India.
Melansir Al Arabiya, kritik Washington terhadap New Delhi tergolong langka mengingat keduanya memiliki kerja sama ekonomi yang erat. India juga berperan penting bagi AS yang tengah berupaya melawan pengaruh China di wilayah tersebut.
Dalam temuan itu, disebutkan bahwa pemerintah, polisi dan sipir di India melakukan pembunuhan di luar proses hukum seperti tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat tahanan sipil atau politik. Serta melakukan penangkapan atau penuntutan terhadap jurnalis yang tidak dapat dibenarkan.
Sebelumnya, kelompok advokasi menyebut prihatin atas kondisi HAM di India yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir di bawah kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi.
Human Right Watch mengatakan India menargetkan kaum Muslim melalui kebijakannya. Sementara, kritikus mengatakan partai Modi yakni nasionalis Hindu Bharatiya Janata telah memicu polarisasi agama sejak berkuasa tahun 2014.
Kritik itu merujuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang dinilai diskriminatif oleh PBB karena mengecualikan migran muslim dari negara-negara tetangga lewat legislasi anti-konvensi. Para kritikus Modi menilai aturan itu bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang telah dilindungi secara konstitusional.
India dalam undang-undang kewarganegaraan itu juga mencabut status khusus wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Tudingan soal diskriminatif itu kemudian dibantah oleh India. Pihaknya mengatakan aturan itu ditujukan untuk pembangunan seluruh elemen masyarakat.
Pada tahun 2022, otoritas menghancurkan banyak toko dan properti ilegal yang mayoritasnya dimiliki kaum muslim di beberapa negara bagian India.
Para kritikus menilai penghancuran tersebut merupakan upaya otoritas untuk mengintimidasi 200 juta kaum muslim di India. Namun, New Delhi mengatakan pihaknya hanya melaksanakan hukum.
“Aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa pemerintah diduga menargetkan kritik vokal dari komunitas Muslim dan menggunakan buldoser untuk menghancurkan rumah dan mata pencaharian mereka tanpa proses hukum,” ungkap laporan AS.
Sejak Modi berkuasa pada 2014, Indeks Kebebasan Pers India merosot dari peringkat 140 ke menjadi 150 di dunia pada tahun lalu.
“Organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah pusat terkadang menggunakan UAPA (UU Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum) untuk menahan aktivis hak asasi manusia dan jurnalis,” kata laporan AS itu, dilansir Reuters.