AS Sanksi Hakim Agung Brasil Terkait Kasus Bolsonaro

31 Jul 2025, 13:07 WIB

ilustrasi bendera Brasil. (unsplash.com/Samuel Costa Melo)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Hakim Mahkamah Agung Federal Brasil, Alexandre de Moraes, pada Rabu (30/7/2025). Keputusan ini diambil atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan kampanye sensor informasi.

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengutuk keputusan Washington dan memberikan dukungannya kepada sang hakim.

"Pemerintah Brasil berdiri dalam solidaritas dengan (de Moraes), yang menjadi target sanksi yang dimotivasi oleh tindakan politisi Brasil yang mengkhianati negara dan rakyat kami demi membela kepentingan mereka sendiri," tutur Lula, dilansir Al Jazeera.

1. Aset Moraes di AS dibekukan

Sanksi ini dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Akibatnya, semua aset dan properti milik de Moraes yang berada di wilayah yurisdiksi AS akan dibekukan.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi adalah Global Magnitsky Act. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah AS untuk memberikan sanksi ekonomi kepada individu asing yang dinilai terlibat dalam korupsi atau pelanggaran HAM serius di seluruh dunia.

AS menuduh de Moraes bertanggung jawab atas sensor informasi dan melakukan penahanan sewenang-wenang. Ia juga dituduh melakukan penuntutan yang bermotif politik terhadap lawan-lawannya, termasuk jurnalis dan politisi oposisi.

"Tindakan hari ini memperjelas bahwa Kementerian Keuangan akan terus meminta pertanggungjawaban mereka yang mengancam kepentingan AS dan kebebasan warga kami," kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dilansir CBS.

2. Terkait kasus Bolsonaro

Presiden terpilih AS Donald Trump dan mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. (The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Hakim de Moraes merupakan figur sentral yang memimpin penyelidikan terhadap mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. B

olsonaro, yang merupakan sekutu dekat Presiden AS, Donald Trump, dituduh merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu 2022.

Sebelumnya, Trump menyebut proses hukum terhadap sekutunya itu sebagai persekusi politik. Bolsonaro sendiri telah menyangkal semua tuduhan upaya kudeta dan pernah menyebut Hakim de Moraes sebagai seorang diktator.

Bersamaan dengan sanksi individu, pemerintahan Trump juga memberlakukan tekanan ekonomi terhadap Brasil. Tarif impor untuk produk-produk dari negara Amerika Selatan itu dinaikkan secara drastis hingga 50 persen. Kenaikan tarif ini secara eksplisit dikaitkan dengan kasus Bolsonaro dalam perintah eksekutif yang diterbitkan AS.

3. Hubungan AS-Brasil memanas

De Moraes juga memiliki riwayat perseteruan dengan perusahaan teknologi AS. Ia pernah memerintahkan pemblokiran platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, karena menolak menghapus akun-akun yang dinilai menyebarkan disinformasi pemilu Brasil, dilansir BBC.

Selain pembekuan aset, Kemlu AS juga telah lebih dulu mencabut visa de Moraes beserta anggota keluarga dekatnya. Lula menilai, langkah AS ini merusak hubungan baik antara kedua negara.

"Tindakan pemerintah Brasil menjijikkan bagi nilai-nilai moral dan politik masyarakat demokratis dan bebas serta bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat untuk mempromosikan pemerintahan demokratis di seluruh dunia, prinsip kebebasan berekspresi dan pemilu yang bebas dan adil, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," bunyi perintah eksekutif Trump.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.