AS Sanksi Pejabat Thailand karena Deportasi Warga Uighur
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Thailand karena mendeportasi sedikitnya 40 warga Uighur ke China. Mereka berisiko mengalami penganiayaan jika kembali ke negaranya.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (14/3/2025), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa ia segera memberlakukan pembatasan visa terhadap para pejabat aktif dan mantan pejabat yang terlibat dalam deportasi tersebut. Ia tidak menyebutkan nama-nama pejabat yang dikenakan sanksi.
“Kami berkomitmen melawan upaya China yang menekan pemerintah agar secara paksa memulangkan warga Uighur dan kelompok lainnya ke China, di mana mereka menghadapi penyiksaan dan penghilangan paksa,” kata Rubio, dilansir dari Al Jazeera.
1. Komunitas internasional disebut gagal lindungi warga Uighur
Pada Februari 2025, Thailand mendeportasi 40 warga Uighur ke wilayah Xinjiang, China, setelah mereka ditahan di negara Asia Tenggara tersebut selama satu dekade. Para pakar hak asasi manusia PBB telah memperingatkan bahwa mereka berisiko mengalami penganiayaan jika dipulangkan.
Selama bertahun-tahun, China telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal terhadap warga Uighur, etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta orang di wilayah Xinjiang. Namun, Beijing membantah semua tuduhan tersebut.
Dilansir dari ABC, kelompok advokasi Uighur Project yang berbasis di AS menyambut baik sanksi yang dijatuhkan oleh Washington.
“Komunitas internasional gagal total dalam menegakkan norma-norma dasar selama lebih dari satu dekade sementara orang-orang ini mendekam di tahanan karena tidak melakukan kejahatan,” kata Associate Director Proyek Uighur, Peter Irwin.
Ia juga mendesak Australia untuk mengajukan tawaran pemukiman kembali ke Thailand untuk memastikan warga Uighur yang tersisa segera dibawa ke tempat yang aman.