AS Sanksi Pejabat Thailand karena Deportasi Warga Uighur 

Pada Februari 2025, Thailand mendeportasi 40 warga Uighur ke wilayah Xinjiang, China, setelah mereka ditahan di negara Asia Tenggara tersebut selama satu dekade. Para pakar hak asasi manusia PBB telah memperingatkan bahwa mereka berisiko mengalami penganiayaan jika dipulangkan.

Selama bertahun-tahun, China telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal terhadap warga Uighur, etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta orang di wilayah Xinjiang. Namun, Beijing membantah semua tuduhan tersebut.

Dilansir dari ABC, kelompok advokasi Uighur Project yang berbasis di AS menyambut baik sanksi yang dijatuhkan oleh Washington.

“Komunitas internasional gagal total dalam menegakkan norma-norma dasar selama lebih dari satu dekade sementara orang-orang ini mendekam di tahanan karena tidak melakukan kejahatan,” kata Associate Director Proyek Uighur, Peter Irwin.

Ia juga mendesak Australia untuk mengajukan tawaran pemukiman kembali ke Thailand untuk memastikan warga Uighur yang tersisa segera dibawa ke tempat yang aman.

Kementerian Luar Negeri Thailand, pada Sabtu (15/3/2025), menyatakan pihaknya telah berulang kali menjelaskan kepada komunitas internasional bahwa Beijing telah menjamin keamanan ke-40 pria Uighur tersebut. Selain itu, Thailand juga akan terus memantau kesejahteraan mereka.

“Thailand selalu menjunjung tinggi tradisi kemanusiaan yang panjang, khususnya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi dari berbagai negara selama lebih dari setengah abad dan akan terus melakukan hal tersebut,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan dan Kehakiman Thailand juga mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi para pria tersebut di China pekan depan. Sejumlah jurnalis Thailand turut diundang dalam perjalanan tersebut.

Murray Hiebert, pakar regional terkemuka pada program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengungkapkan bahwa Thailand bisa sangat sensitif terhadap kritik. Namun, reaksi negara itu bisa dilunakkan dengan ancaman tarif yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Mereka mungkin akan memilih untuk meredam reaksi. Mereka sudah menjadi target karena memiliki surplus perdagangan terbesar ke-11 dengan AS. Belum jelas apakah Thailand akan terbebas dari masalah ketika Trump memberlakukan tarif timbal balik pada awal April," ujarnya.

Para analis mengatakan bahwa Washington menghindari tindakan yang lebih keras terhadap Thailand di masa lalu karena khawatir hal itu dapat membuat sekutu lamanya semakin dekat dengan China.