AS Sanksi Presiden Kolombia karena Gagal Tangani Masalah Narkoba

AS menuduh Petro, yang merupakan presiden sayap kiri pertama di Kolombia, telah membiarkan kartel narkoba berkembang. Kolombia saat ini diklaim menjadi produsen dan eksportir kokain terbesar di dunia.

"Sejak Presiden Gustavo Petro menjabat, produksi kokain di Kolombia meledak hingga tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, membanjiri Amerika Serikat dan meracuni warga Amerika," tutur Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan Perintah Eksekutif (E.O) 14059 yang menargetkan warga asing yang terlibat dalam perdagangan narkoba global. AS menilai Petro telah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk mengontrol aliean narkoba dari Kolombia.

"Hari ini Presiden Donald Trump mengambil tindakan tegas untuk melindungi negara kita,” tulis Bessent, dilansir The Guardian.

Selain Petro, sanksi juga menargetkan tiga individu penting yang dianggap menyediakan dukungan material dan finansial kepadanya. Mereka adalah Ibu Negara Kolombia Veronica del Socorro Alcocer Garcia, putra sulungnya Nicolas Fernando Petro Burgos, dan Menteri Dalam Negeri Armando Alberto Benedetti Villaneda.

Nicolas Petro, yang merupakan pewaris politik ayahnya, sebelumnya telah ditangkap di Kolombia pada 2023 atas tuduhan pencucian uang dan pengayaan ilegal. Ia bahkan mengakui telah menerima uang haram dari orang yang dulunya terlibat perdagangan narkotika untuk dana kampanye ayahnya.

Armando Benedetti juga terkena sanksi setelah rekaman suaranya bocor pada 2023, yang membahas keterlibatannya dalam pendanaan kampanye dan perolehan suara untuk Petro. Benedetti sendiri baru-baru ini diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Kolombia pada Februari 2025.

Sebagai akibat dari sanksi AS ini, semua properti dan kepentingan aset milik mereka, yang ada di AS atau di bawah kendali orang AS, akan dibekukan. Warga dan entitas AS dilarang terlibat dalam segala transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang disanksi tersebut.

Petro mengecam keputusan AS dan menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Menurut Petro, pemerintahannya telah memerangi perdagangan narkoba dengan baik selama puluhan tahun.

Petro bahkan mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyita kokain lebih banyak daripada pemerintahan Kolombia lainnya dalam sejarah. Ia juga menyebut sanksi AS ini adalah bentuk kesewenang-wenangan khas rezim opresif.

“Saya tidak akan mundur selangkah pun dan tidak akan pernah berlutut,” tulis Petro, dilansir Al Jazeera.

Sanksi ini menandai puncak perseteruan antara Petro dan Trump, yang sebelumnya sudah memanas terkait isu imigrasi dan operasi militer AS di Karibia. Petro mengkritik serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, dengan menyebutnya sebagai pembunuhan.