AS Sebut Banyak Pejabat Kabinet Taliban yang Masuk Daftar Hitam

08 Sep 2021, 15:05 WIB

Kabinet Taliban: Perdana Menteri Afghanistan Mohammad Hasan Akhund (tengah), Deputi Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar (kanan), Wakil Deputi Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi (kiri) (Twitter/alemara_ar)

Jakarta, IDN Times – Amerika Serikat (AS) prihatin dengan postur kabinet Taliban dan pengangkatan Mohammad Hasan Akhund sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Kendati begitu, Washington belum menyatakan sikapnya apakah menentang atau mendukung kabinet tersebut.

"Kami mencatat nama-nama yang diumumkan secara eksklusif (baca: disampaikan lebih dulu ketika kabinet belum rampung), terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka, dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, dilansir AFP.

1. Sejumlah nama pejabat masuk daftar hitam

Perdana menteri Afghanistan yang ditunjuk Taliban Mohammad Hasan Akhund (Twitter/alemara_ar)

Terkait isu ini, Gedung Putih tetap kekeh dengan pendirian awalnya, yaitu penerimaan atas rezim Taliban bergantung pada implemenetasi janji-janji reformisnya.

"Kami memahami Taliban, bahwa ini adalah kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” tambah juru bicara.

Sorotan AS tertuju pada sejumlah nama yang masuk dalam daftar hitam, termasuk Mohammad Hasan Akhund yang tercatat sebagai penerima sanksi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu, Sirajuddin Haqqani yang diangkat sebagai menteri dalam negeri. Haqqani merupakan salah satu orang yang kepalanya dihargai jutaan dolar oleh Federal Bureau of Investigation (FBI).

2. Fokus AS saat ini adalah melanjutkan misi evakuasi

Anggota layanan Departemen Pertahanan AS membela pesawat di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa, 17 Agustus 2021. (ANTARA FOTO/U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS)

Sejauh ini, Departemen Luar Negeri masih fokus pada upaya melanjutkan misi evakuasi warga AS yang masih tertinggal dan warga Afghanistan yang hidupnya terancam oleh Taliban. AS juga berharap komitmen inklusivitas dan moderasi pemerintahan tercermin dalam kabinet Taliban.

Belum ada keterangan lebih lanjut apakah Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang saat ini berada di Qatar, akan menemui Taliban setelah pengumuman kabinet sementara.

"Kami telah memperjelas harapan kami bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif," kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

3. Taliban sebut kabinetnya akan bekerja untuk rakyat

Pemimpin Taliban dan Pemimpin Tertinggi Afghanistan, Hibatullah Akhundzada. twitter.com/Charles_Lister

Dikutip dari Al Jazeera, Taliban juga mengumumkan penunjukkan Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, sebagai deputi perdana menteri. Tokoh Taliban lain yang tergabung dalam kabinet adalah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar pendiri Taliban, ditunjuk sebagai menteri pertahanan, Hedayatullah Badri sebagai menteri keuangan, dan Amir Khan Muttaqi sebagai menteri luar negeri.

Pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada menuturkan, pemerintahan baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.

“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” kata Akhundzada.

Dia juga berjanji bahwa pemerintahan baru akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, dia menegaskan larangan kepada warga Afghanistan untuk meninggalkan negeri.

“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan, dengan cara ini kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang,” ujarnya.