AS Sebut Pemilu Parlemen di Belarus Dipenuhi Kecurangan

27 Feb 2024, 15:11 WIB

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/benjaminlehman)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller, pada Senin (26/2/2024), menyebut bahwa pemilu parlementer di Belarus tidak sah karena tidak dilakukan secara demokratis. Ia bahkan mengatakan pemilu di Belarus penuh dengan kecurangan.

"Kondisi pemilu yang diselenggarakan di Belarus ditakutkan tidak melalui proses yang demokratis. Sangat tidak mungkin menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil di Belarus di tengah lebih dari 1.400 tahanan politik," terangnya, dilansir The Kyiv Independent.

Sebulan lalu, Belarus telah melarang masuknya pengawas OSCE (Organization for Security and Co-operation in European) untuk menjadi pengawas dalam pemilu Belarus. Keputusan ini membuat penyelenggaraan pemilu di negara Eropa Timur itu diragukan kebebasan dan tranparansinya.

1. Lukashenko akan mencalonkan kembali sebagai presiden pada 2025

Presiden Belarus, Alexander Lukashenko saat berkunjung ke Teheran, Minggu (12/3/2023). (twitter.com/Iran_GOV)

Pada saat yang sama, Lukashenko menegaskan bahwa ia akan kembali mencalonkan sebagai presiden pada 2025. Ia pun mengecam kritikan dari AS dan menyuruh Washington untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Belarus.

"Bilang kepada mereka (pihak oposisi) bahwa saya akan kembali mencalonkan. Tidak ada presiden yang akan meninggalkan rakyatnya yang terus mengikuti setiap perjuangannya. Kami masih jauh dari pemilu presiden. Banyak hal yang dapat berubah. Umumnya saya akan mengikuti rakyat yang bereaksi terkait pemilu," ujarnya, dikutip Reuters.

Hanya terdapat empat partai yang diperbolehkan maju dalam pemilu parlementer kali ini, yakni Partai Belaya Rus, Partai Komunis Belarus (CPB), Partai Republikan Pekerja dan Keadilan (RPTS), dan Partai Demokratik Liberal Belarus (LDPB). Keempatnya adalah partai pendukung Lukashenko.

Dalam pemilu parlementer kali ini tidak terdapat oposisi yang kuat dan legitimasi belasan partai oposisi sudah dicabut sejak tahun lalu.

2. Belarus minta AS tidak ikut campur dan hargai pemilu di negaranya

Belarus menyatakan kecaman terhadap tudingan dari Kemlu AS soal penyelenggaraan pemilu di negaranya. Pihaknya meminta Washington agar menghargai proses pemilu di negara lain dan tidak ikut campur.

"Kami menyarankan pemerintahan AS saat ini untuk mengetes pengetahuan pegawainya terkait dasar dari hubungan internasional dan hukum internasional yang termasuk Piagam PBB di dalamnya. Hukum internasional jelas menyebut kedaulatan, kemerdekaan, dan non-intervensi urusan dalam negeri negara lain," ungkap juru bicara Kemlu Belarus Anatoly Glaz.

"Kami tidak menolak jika pemilu di AS, ditemukan keanehan yang saat ini dianggap mereka di mayoritas negara lain, asalkan semuanya dijalankan sesuai dengan aturan hukum di AS," sambungnya.

Dilaporkan Belta, Glaz mengharapkan agar AS bersedia membuka hubungan yang setara dan menghargai apa yang dilakukan negara lain.

3. Oposisi Belarus minta warga boikot pemilu

Pada Sabtu (24/2/2024), pemimpin oposisi Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya yang saat ini berada di Lithuania, mengajak seluruh pemegang hak pilih di Belarus melakukan boikot pemilu parlementer karena dianggap tidak akan merubah situasi.

"Tidak ada orang yang pemilu ini yang menawarkan perubahan karena rezim ini hanya memperbolehkan sosok boneka yang menjadi bagian dari pemerintahannya. Kami menyerukan boikot terhadap lelucon ini, hiraukan pemilu tanpa pilihan yang jelas," ujarnya.

Dilaporkan Associated Press, organisasi non-profit, Viasna Human Rights Center mengatakan bahwa pelajar, tentara, guru, dan pegawai negeri sipil diharuskan ikut dalam proses pemilu lebih awal.

"Otoritas menggunakan segala cara untuk memastikan hasilnya sesuai dengan harapan, mulai dari menyiarkan propaganda di TV, memaksa sejumlah orang ikut dalam pemilihan awal. Bahkan, penangkapan dan pencarian oposisi terus dilakukan ketika hari pemilu," terang perwakilan Viasna Pavel Sapelka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.