AS Setujui Penjualan Drone Senilai Rp5,8 Triliun ke Taiwan

Langkah AS dilakukan saat ketegangan memuncak antara Washington dan Beijing. Rival Barat itu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk melakukan konsolidasi dengan kekuatan jika diperlukan. China juga meningkatkan tekanan militernya dengan latihan militer dan pengerahan pesawat tempur di dekat pulau tersebut.

Mengutip CNN, dalam pidatonya di KTT Pertahanan Shangri-La, Menteri Pertahanan China, Dong Jun, mengecam kekuatan campur tangan eksternal yang menjual senjata dan melakukan kontak resmi ilegal dengan Taipei. Pernyataan tersebut nampaknya merujuk pada Washington. 

Beijing telah berjanji untuk menyatukan Taiwan dengan China daratan, bahkan jika perlu dengan kekerasan. Negeri Tirai Bambu itu juga telah berulang kali mengecam kebijakan AS terhadap Taipei, dan menuduh Washington mengosongkan Prinsip Satu China, dengan melakukan kontak resmi ilegal dan memasok senjata ke pemerintah pulau tersebut.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, berterima kasih kepada AS usai menyetujui penjualan senjata terbaru ke Taipei pada Rabu (19/6/2024). Lai mengatakan bahwa otorisasi semacam itu membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dilansir Associated Press. 

"Taiwan akan terus memperkuat kemampuan pertahanan diri dan peperangan asimetris kami untuk meningkatkan pencegahan kami,"  ujar juru bicara kantor kepresidenan, Karen Kuo. 

"Kami akan dengan tegas mempertahankan sistem konstitusional demokrasi dan kebebasan kami, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki cita-cita serupa untuk menjaga tatanan internasional berbasis aturan," sambungnya. 

Kementerian Luar Negeri AS juga mengklaim bahwa langkah tersebut akan membantu meningkatkan keamanan dan menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, serta kemajuan ekonomi di kawasan. 

Persetujuan AS mencerminkan upaya negara itu dalam menggunakan kawanan drone untuk mengimbangi keunggulan militer China dalam kemungkinan konflik. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington secara hukum diwajibkan menyediakan sarana pertahanan bagi Taipei, dan memasok persenjataan ke pulau tersebut.

Kepala Komando militer Indo-Pasifik AS, Samuel Paparo, mengungkapkan bahwa Pentagon berencana untuk menggagalkan rencana invasi China dengan strategi baru yang disebut Hellscape.

Dikutip The Japan Times, strategi tersebut dilakukan saat armada invasi Beijing mulai bergerak melintasi Selat Taiwan, militer AS akan mengerahkan ribuan kapal selam tak berawak, kapal permukaan tak berawak, dan drone udara untuk membanjiri wilayah tersebut.

Strategi itu bertujuan mengimbangi keunggulan militer China dan memberikan Taipei, Washington, dan mitranya waktu untuk memberikan tanggapan penuh.