AS Siap Dukung ASEAN Wujudkan 5 Poin Konsensus di Myanmar

15 Jul 2023, 07:02 WIB

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan bahwa ada upaya dan dukungan luas dari ASEAN untuk menekan junta militer Myanmar agar segera menghentikan kekerasan.

Blinken menyatakan, junta militer Myanmar telah mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan, terlebih sejak kudeta pecah pada Februari 2021.

“Ada dukungan soal itu. Soal upaya bagaimana menekan junta, di pertemuan hari ini (rangkaian pertemuan ASEAN), agar mereka bisa mengakhiri kekerasan dan memenuhi komitmen mereka terhadap Lima Poin Konsensus (5PC),” kata Blinken saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

1. AS siap bantu ASEAN untuk tekan junta

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Sementara itu, AS menyatakan dukungan kepada ASEAN agar bisa menekan junta kembali ke barak dan mengembalikan demokrasi di Myanmar.

“Di Myanmar, kita harus menekan rezim militer untuk menghentikan kekerasan. Dan untuk mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis,” lanjut Blinken.

Blinken sendiri hadir dalam tiga rangkaian pertemuan ASEAN kemarin di Jakarta, yaitu pertemuan Menlu ASEAN-AS, East Asia Summit, serta ASEAN Regional Forum.

2. Bantuan AS untuk Myanmar

ilustrasi kudeta Myanmar (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)

Blinken juga menyatakan bahwa AS telah menggelontorkan sekitar 74 juta dolar AS untuk tambahan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Bantuan ini termasuk 61 juta dolar AS untuk membantu para pengungsi Rohingya yang selama ini kerap terlupakan.

3. Sanksi terhadap Myanmar

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. (Dok. Gallery ASEAN)

Selain itu, Washington juga kerap menjatuhkan sanksi terhadap entitas dan pejabat di Myanmar.

Bulan lalu, dua bank Myanmar yang kerap digunakan junta militer untuk mengkonversi mata uang asing, dijatuhkan sanksi oleh AS.

Langkah ini dilakukan untuk menekan kemampuan militer Myanmar, yang masih membeli senjata dari negara lain untuk menyerang rakyat yang berseberangan dengan pemerintah.