AS Soroti Kebebasan Pers di Pakistan yang Semakin Jeblok

15 Sep 2022, 07:10 WIB

Ilustrasi Kebebasan Bersuara (IDN Times/Arief Rahmat)

Tangerang Selatan, IDN Times - Amerika Serikat (AS) pada Selasa (14/9/2022) menyatakan keprihatinannya terhadap kebebasan pers di Pakistan. Tanggapan itu muncul usai otoritas Islamabad memblokir sebuah jaringan televisi, yang dianggap mendukung oposisi dari eks Perdana Menteri Imran Khan.

"Kami prihatin bahwa pembatasan media dan konten, serta kurangnya tanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis, merusak kebebasan berekspresi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.

Price menanggapi pertanyaan seorang jurnalis dari ARY Network, yang telah diblokir lebih dari tiga minggu, meski pada akhirnya diizinkan kembali untuk tayang pada 3 September.

Atas kasus itu, Price mengakui adanya tekanan pada jaringan televisi yang dituduh oleh pemerintah Pakistan menyebarkan konten kebencian dan hasutan.

“Saya tahu bahwa outlet Anda, ARY, tidak kebal terhadap ruang terbatas ini. Kami secara rutin menyampaikan keprihatinan kami tentang kebebasan pers kepada semua pemangku kepentingan di seluruh dunia, termasuk kepada mitra kami dan rekan-rekan kami di Pakistan,” katanya.

Ketika pemblokiran terjadi pada Agustus, ARY terpaksa melepaskan beberapa presenter seniornya. Hal itu juga membuat eksekutif seniornya ditangkap oleh pemerintah Pakistan meski hanya sementara.

1. Pakistan beri tekanan pada media yang diduga kritis dan mendukung oposisi

Melansir Al Jazeera, otoritas Pakistan menutup Bol News tanpa batas waktu pada pekan lalu. Siaran televisi itu dianggap memberikan dukungan terhadap Khan dan partainya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Badan pengatur media negara Pakistan mengatakan, Bol News harus ditutup karena tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan lisensinya.

Presiden sekaligus direktur pelaksana Bol News, Sami Ibrahim, mengatakan bahwa ada tekanan pada manajemen untuk mengeluarkan beberapa individu dari perusahaan, termasuk dirinya sendiri.

“Di muka itu, pemerintah petahana memberikan tekanan, tetapi kami tidak mengalah dan tidak ada satu orang pun yang diturunkan,” kata Ibrahim.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bol News juga pernah mengalami kasus kontroversial lainnya. Lisensi kanal itu sempat dicabut, lantaran adanya keluhan dari audiens mengenai dugaan penyebaran ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.

2. Pemerintah bungkam kritik yang dilontarkan Imran Khan

Ilustrasi bendera Pakistan (unsplash.com/Abuzar Xheikh)

Pada April, Khan dicopot dari jabatan perdana menteri Pakistan melalui mosi tidak percaya. Hingga kini, dirinya telah menjadi oposisi ternama, yang telah mengadakan unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut digelarnya pemilihan baru.

Siaran pidato Khan melalui YouTube diduga diblokir oleh otoritas Pakistan. Sejumlah jurnalis dan media, yang dianggap dekat dengan Khan, menjadi saksi atas hilangnya kebebasan pers sejak April.

“Pemerintah menganiaya jurnalis yang menyuarakan pandangan kami, menangguhkan saluran TV dan YouTube untuk mencegah liputan saya,” ujar khan melalui Twitter.

3. Pakistan memiliki indeks kebebasan pers terendah di dunia

Melansir The New Arab, Reporters Without Borders (RSF), pengawas media yang berbasis di Paris, menempatkan Pakistan di peringkat 157 di antara 180 negara dalam daftar indeks kebebasan pers di dunia.

Saat Khan menjabat sebagai perdana menteri antara tahun 2018 dan 2022, dia juga berperan dalam kasus penindasan kebebasan pers dan kekerasan terhadap jurnalis di Pakistan.

Tahun lalu, RSF menerbitkan laporan yang menyebut Khan sebagai salah satu predator kebebasan pers dalam daftar pemimpin global. Eks perdana menteri itu dituduh menindas pihak yang berseberangan dengan pandangannya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.