AS Terancam Shutdown, Partai Republik Blokir RUU Pengeluaran Darurat

Dilansir dari Al Jazeera, AS menghadapi potensi shutdown pemerintah federal pada akhir pekan ini setelah Senat Partai Republik pada Senin waktu setempat memblokir RUU Pengeluaran Darurat.

Pemungutan suara yang hampir mendekati garis partai itu gagal dengan suara 48-50. Berdasarkan aturan Senat, diperlukan 60 dari 100 suara Senat untuk meloloskan sebagian besar RUU di lembaga itu.

Pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, memilih "tidak" untuk memungkinkan dia melakukan pemungutan suara lagi. Partai Demokrat mengontrol tipis kedua lembaga Kongres.

Saat ini, hanya tersisa waktu 3 hari untuk menemukan cara lain untuk menjaga pemerintah federal tetap beroperasi ketika pendanaan saat ini berakhir pada Kamis (30/9/2021) waktu setempat.

Legislator juga harus mencari cara untuk menaikkan pagu utang untuk menghindari risiko gagal bayar. Sementara itu analis memperingatkan bahwa pihak Departemen Keuangan AS kemungkinan akan menghabiskan otoritas pinjaman sepenuhnya antara 15 Oktober 2021 hingga 4 November 2021 ini.

Menurut Schumer, Partai Republik saat ini telah menjadi partai yang gagal bayar serta mengatakan AS tidak membayar utangnya. Selain itu, ia menambahkan AS sedang menghadapi dua bencana buatan dari Partai Republik, yakni shutdown pemerintahan dan default untuk pertama kalinya pada utang nasional.

Dampak dari kedua masalah ini akan sangat merugikan setiap warga AS.

Partai Republik mengatakan mereka tidak mendukung rencana pengeluaran oleh Partai Demokrat serta ingin Demokrat mengangkat batas utang mereka sendiri. Tetapi Demokrat menunjukkan bahwa sebagian besar utang baru negara itu terjadi selama pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang merupakan seorang anggota Partai Republik.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan dia akan mencoba memaksa majelis untuk memilih perpanjangan pendanaan, terpisah dari ketentuan yang akan menangguhkan batas utang pemerintah sebesar 28,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp405.766,4 triliun hingga akhir tahun 2022 ini.

"Kami pasti sudah bisa mengadakan pemungutan suara bipartisan untuk mendanai pemerintah saat ini, jika bukan karena "taktik aneh" dari pemimpin Partai Demokrat di Senat," ujarnya.

Majelis Tinggi saat ini kemungkinan akan mengirim resolusi berkelanjutan kembali ke parlemen AS untuk disahkan tanpa ketentuan batas utang yang mencegah terjadinya shutdown. Namun, hal itu akan membuat masalah batas utang tidak terselesaikan. Hasil yang mengkhawatirkan akan membuat pasar semakin gelisah karena tenggat waktunya semakin dekat yakni pertengahan hingga akhir Oktober 2021.

Partai Republik menilai RUU Pengeluaran Darurat berisiko tinggi, dengan Partai Demokrat juga mencoba untuk maju dalam agenda ekonomi Presiden AS, Joe Biden, yang luas. Agenda itu mencakup tagihan infrastruktur sebesar 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp14.287,5 triliun dan paket pengeluaran sosial sebesar 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 50.006,4 triliun.

RUU tersebut mencakup pendanaan proyek jalan, jembatan, bandara, sekolah, dan lainnya. Itu sempat melewati Senat pada Agustus 2021 lalu dengan dukungan dari Partai Republik yang cukup besar.

Sebuah survei dari CDC pada Juli 2021 lalu menemukan tingkat depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya sangat tinggi di antara petugas kesehatan masyarakat.

"Pandemi merupakan waktu terburuk untuk shutdown pemerintahan karena pemerintah harus bekerja keras untuk kesehatan masyarakat," kata ahli penyakit menular sekaligus pejabat tinggi pemerintah AS, Anthony Fauci.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menjanjikan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) akan melanjutkan dukungan penuh untuk kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi permasalahan anggaran masih akan menjadi gangguan.

Pekerja federal dapat tetap bekerja dalam situasi shutdown, tetapi banyak yang harus bekerja tanpa dibayar sampai pendanaan tersebut disetujui. Sementara mereka yang memiliki peran kurang penting dalam pekerjaan, akan diliburkan.

Setelah pendanaan berakhir, beberapa pekerja dapat masuk sebentar untuk mengatur penutupan departemen. Kantor anggaran Gedung Putih mengatakan pada Kamis (23/9/2021) lalu, beberapa badan yang terkait sedang menyusun rencana kerja ke depan, termasuk menangguhkan pemrosesan aplikasi untuk senjata api dan paspor.

Sebagian besar pemerintah akan melanjutkan pekerjaan secara autopilot, termasuk mengirimkan cek pensiun Jaminan Sosial dan membayar tagihan rumah sakit untuk orang tua. Para tentara juga masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tetapi banyak warga sipil di Departemen Pertahanan akan diliburkan.