Jakarta, IDN Times - Pengambilalihan pemerintahan di Niger oleh militer telah secara resmi ditetapkan sebagai kudeta oleh Amerika Serikat (AS) pada Selasa (10/10/2023). Militer Niger menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli dan menjadikannya sebagai tahanan rumah.
Penetapan ini membuat misi kontraterorisme militer AS di negara itu akan ditangguhkan. AS saat ini menempatkan sekitar seribu tentaranya di Niger, dan belum ada laporan sampai kapan mereka berada di negara itu.
Dilansir VOA News, seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, keputusan ini diambil setelah berusaha memulihkan konstitusi Niger.
“Kami mengambil tindakan ini karena selama dua bulan terakhir, kami telah menghabiskan semua cara yang tersedia untuk menjaga ketertiban konstitusional di Niger,” kata pejabat itu.
Pejabat mengatakan bahwa AS mendesak para pemimpin militer untuk memulihkan pemerintahan sipil dan demokratis dalam waktu 90-120 hari sesuai dengan konstitusi Niger, tapi pihak militer tidak mematuhi pedoman tersebut.
“Faktanya, mereka telah mengatakan kepada kami bahwa mereka telah memilih untuk mencabut konstitusi tersebut dan sekarang sedang dalam proses membuat rancangan baru dengan jangka waktu yang tidak pasti,” tambah pejabat itu.
Keputusan itu membuat program bantuan kepada pemerintah Niger yang dihentikan pada Agustus akan tetap ditangguhkan. Selain itu, pendanaan Millennium Challenge Corporation senilai 442 juta dolar AS (Rp6,9 triliun) juga dihentikan. Namun, bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut.
Pejabat senior lain pemerintah AS mengatakan, sejak kudeta dilakukan, militer AS tidak melakukan misi kontraterorisme dengan pasukan Niger. Namun, operasi intelijen, pengintaian, dan pengawasan melalui drone AS yang kofus pada pemantauan ancaman terhadap pasukan AS, termasuk ancaman dari organisasi ekstremis, masih terus berlanjut.
“Organisasi ekstremis yang kejam dapat berkembang di wilayah yang tidak stabil, dan kudeta seperti yang terjadi di Niger justru memberikan lebih banyak ruang,” kata pejabat tersebut.
Pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran bahwa terbatasnya intelijen, pengintaian, dan pengawasan akan merugikan upaya internasional untuk membantu memerangi teroris di Niger, yang dianggap sebagai pusat operasi kontra-teror di Afrika Barat.
Dilansir CNN, pada minggu-minggu setelah pengambilalihan militer pada Juli, terdapat kekhawatiran bahwa tentara bayaran Rusia Wagner akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, mengingat banyak dari pasukan tersebut ada berada di Mali.
“Saya yakin mereka (Wagner) ingin mencoba dan mencari peluang di Niger untuk melihat apakah mereka bisa mengambil keuntungan,” kata pejabat pertama.
“Sejauh ini, kami belum melihat bukti apa pun bahwa mereka berhasil, dan saya pikir hal ini terutama karena CNSP mengakui bahwa tidak ada hal positif yang dapat dihasilkan dari keterlibatan mereka," sambungnya.
Duta Besar AS untuk Niger, Kathleen FitzGibbon, yang tiba di negara itu pada Agustus masih tetap di sana.
FitzGibbon dilaporkan terlibat dalam diskusi informal dengan para pemimpin junta militer, yang menamakan dirinya Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (CNSP). Komunikasi dilakukan untuk melindungi staf dan kepentingan AS di sana.
“Kami telah memberitahu CNSP mengenai kebutuhan kami untuk menangguhkan program bantuan tertentu sehubungan dengan rencana kudeta," kata pejabat pertama.
Sehari sebelum penetapan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berbicara dengan Bazoum. Dikatakan bahwa mereka tidak memiliki indikasi kapan Bazoum akan dibebaskan dari tahanan rumah, tapi mengindikasikan bahwa dia mungkin harus meninggalkan Niger.