Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (8/12/2021) menuding Pemerintah El Salvador melakukan perjanjian perdamaian secara diam-diam dengan geng kriminal. AS juga menuding Presiden Nayib Bukele memberikan bantuan finansial untuk aksi kriminal transnasional.
Beberapa waktu belakangan ini, hubungan Amerika Serikat dan El Salvador terus memburuk, hingga keduanya saling memberikan kritik. Bahkan, Dubes AS di El Salvador sudah kembali lantaran Bukele enggan untuk bernegosiasi.
Tudingan dari AS ini dilontarkan bersamaan dengan pemberian sanksi kepada dua pejabat di lingkungan Pemerintah El Salvador. Dua pejabat keamanan publik itu bernama Osiris Luna Meza dan Amílcar Marroquín Chica.
Pejabat Sistem Peradilan dan Unit Rekonstruksi Sosial El Salvador itu dituding menjadi representasi Presiden Nayib Bukele untuk melakukan negosiasi dan transaksi dengan dua geng kriminal terbesar, yakni MS-13 dan Barrio 18.
Di samping itu, Kementerian Keuangan AS juga menuding Luna dan Marroquin membayar geng tersebut untuk mengurangi aksi kejahatan di jalanan. Sebagai balasannya, anggota geng di dalam penjara akan mendapatkan keuntungan lebih, seperti boleh menggunakan ponsel dan akses ke tempat prostitusi.
Tak hanya itu saja, Luna juga bernegosiasi dengan geng kriminal untuk membantu karantina nasional yang diperintahkan Bukele selama pandemik COVID-19. Bahkan, ia dan ibunya Alma Yanira Meza Olivares dituding mengambil dan menjual kembali bantuan makanan bagi warga terdampak COVID-19, dilansir dari The Hill.
Dilaporkan dari The Guardian, sanksi yang diberikan kepada Luan dan Marroquin ini berupa larangan masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, seluruh warga negara AS dilarang melakukan transaksi atau berhubungan bisnis dengan dua pejabat keamanan publik El Salvador itu.
Sementara itu, ibu Luna, Alma Yanira Meza Olivares juga tak luput dari sanksi ini yang berarti seluruh properti maupun simpanannya di Amerika Serikat akan diblokir.
Kendati demikian, ketiganya tidak memberikan komentar apapun terkait sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Bahkan, sampai saat ini kedua pejabat yang diduga melakukan korupsi itu tidak menjalani proses hukum apapun.
Pada Kamis (9/12/2021) Pemerintah AS juga kembali memberikan sanksi kepada seorang pejabat El Salvador bernama Martha Carolina Recinos de Bernal. Kepala kabinet pemerintahan Presiden Bukele itu dituduh melakukan skema korupsi terkait pembelian keperluan pandemik, sesuai laporan dari CNN.
Tindakan ini mengacu investigasi dari media online El Faro pada tahun 2020 lalu yang mengungkapkan Presiden Bukele melangsungkan perjanjian dengan geng MS-13. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kasus pembunuhan, tapi justru memberikan keuntungan bagi geng kriminal, dilansir dari CNN.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bila geng kriminal tersebut beroperasi lintas perbatasan negara dan diduga kerap berkerja sama dengan pejabat pemerintahan untuk memuluskan aksinya.
"Kami tahu bahwa organisasi kriminal didukung oleh tokoh korup yang dapat merusak aturan hukum, menghancurkan reputasi institusi publik dan melemahkan pemerintahan demokrasi." ungkap Blinken, dalam laman Reuters.
Menanggapi sanksi ini, Presiden Nayib Bukele menolak semua tudingan yang mengatakan bila pemerintahannya bernegosiasi dengan geng kriminal. Akan tetapi, ia menyalahkan pemerintahan sebelumnya dan eks wali kota San Salvador terkait masalah itu.
"Ini jelas bahwa kepentingan Pemerintah Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan demokrasi di semua negara. Ini sangat lucu lantaran ada orang yang berpikir bahwa ini adalah kasus sebenarnya" ucap Bukele lewat Twitternya.