AS Tuduh Rusia Kucurkan Rp4,4 T untuk Intervensi Politik Negara Lain

Rusia dituding mentransfer lebih dari Rp4,4 triliun ke sejumlah partai politik di luar negeri sejak 2014. Bahkan, Rusia diketahui masih akan mengurcurkan dana tambahan ke berbagai negara. 

"Dalam ulasan ini, IC menemukan bahwa Rusia sudah mengirimkan Rp4,4 triliun dan berencana mendanai puluhan juta dolar lain ke sejumlah partai politik, politisi, dan pejabat di berbagai negara ke depannya," ungkap pemerintah AS, dilansir CNN.

"Rusia berniat untuk mencari keuntungan dari partai politik tertentu dan merusak demokrasi di sejumlah negara. Sesuai pandangan kami salah satu cara paling efektif untuk melawan pengaruh Rusia adalah dengan mengungkapnya," tambahnya.

Dilaporkan The Hill, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa ikut campurnya Rusia dalam pemilihan umum negara lain adalah bentuk pelanggaran kedaulatan. 

"Ini adalah upaya untuk memperlemah kekuatan rakyat di seluruh dunia dalam memilih pemerintahan terbaik yang bisa merepresentasikan kepentingan, dan nilai-nilai penduduknya," tuturnya. 

Pemerintah AS menolak memberitahu berapa uang yang dikucurkan Rusia ke Ukraina. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan jajarannya selama ini menuding Moskow berusaha ikut campur dalam urusan politik negaranya. 

Selain itu, Rusia juga dituding menyebarkan pengaruhnya dalam proses pemilihan umum di Albania, Bosnia-Herzegovina, dan Montenegro. Bahkan, semua negara Eropa Timur sudah menjadi target penyebaran pengaruh dan tekanan Rusia. 

Rusia juga mengucurkan dana kepada sejumlah organisasi dan politikus di luar negeri dalam menyebarkan pengaruhnya. Dana tersebut juga dikirimkan ke organisasi penelitian politik di Eropa, dan berbagai perusahaan milik negara di Amerika Tengah, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara. 

Temuan ini dianggap sebagai langkah AS dalam melawan intervensi Rusia di sejumlah negara. Pemerintah AS berencana memberi arahan ke sejumlah negara yang diundang dalam KTT Demokrasi yang diselenggarakan pada Desember ini. 

"Komunitas Intelijen AS secara tertutup sudah memberi tahu sejumlah negara terkait pendanaan dari Rusia ini kepada kelompok politik tertentu. Kami akan tetap merahasiakan arahan ini dan mendukung proses pemilu berintegritas," tutur pemerintah AS. 

Kabar pendanaan ini menjadi langkah baru intelijen di bawah administrasi Presiden Joe Biden, untuk membuka kedok militer dan politik Rusia. Pada awal tahun ini, intelijen AS sukses memprediksi bahwa Rusia akan memulai perang di Ukraina, dilaporkan Associated Press. 

Intelijen AS juga menyebut Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS pada 2016 dengan mengirimkan kabar bohong di internet. Kabar itulah yang membantu eks Presiden Donald Trump memenangkan pilpres mengalahkan Hillary Clinton. Bahkan, Rusia disebut berusaha memenangkan Trump pada pilpres 2020.