AS Wajibkan Perusahaan Permudah Pembatalan Langganan Konsumen

13 Agu 2024, 19:53 WIB

Leo Manik

Bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Robert Linder)

Intinya sih...

AS mengeluarkan aturan baru memudahkan warga AS membatalkan langganan dan layanan berulang yang tidak diinginkan.
FCC, FTC, HHS, dan Departemen Tenaga Kerja terlibat dalam aturan ini untuk menghilangkan gangguan tidak perlu dalam kehidupan warga AS.
Aturan ini juga mencakup pengurangan kertas yang berlebihan dan penghematan waktu serta uang konsumen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan aturan baru untuk memudahkan warga AS membatalkan langganan dan layanan berulang yang tidak diinginkan. Aturan ini dikeluarkan pada Senin (12/8/2024).

Melansir dari Associated Press, aturan baru ini melibatkan sejumlah lembaga federal AS. Beberapa di antaranya adalah Federal Communications Commission (FCC), Federal Trade Commission (FTC), Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), serta Departemen Tenaga Kerja.

Neera Tanden, penasihat kebijakan domestik Gedung Putih, menjelaskan tujuan aturan ini.

"Pemerintah sedang menindak berbagai cara perusahaan memboroskan uang dan waktu masyarakat melalui trik administratif yang menyulitkan," ujarnya kepada wartawan.

Aturan baru ini diklaim bertujuan menghilangkan gangguan yang tidak perlu dalam kehidupan warga AS akibat praktik bisnis yang merugikan konsumen.

1. Konsumen bisa batalkan langganan secara online

FCC akan mengkaji kemungkinan mewajibkan perusahaan komunikasi memudahkan proses pembatalan langganan bagi konsumen.

Sementara itu, FTC telah lebih dulu memulai proses pembuatan aturan pembatalan yang lebih mudah sejak Maret 2023. Aturan ini akan mengharuskan perusahaan memudahkan konsumen membatalkan langganan. Prosesnya akan dibuat sama mudahnya seperti saat mendaftar.

Melansir dari The Hill, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) juga mempertimbangkan aturan serupa. Aturan ini akan mewajibkan perusahaan di bawah pengawasannya menyediakan layanan pelanggan yang mudah diakses. Konsumen akan bisa berbicara dengan petugas layanan pelanggan hanya dengan menekan satu tombol.

HHS dan Departemen Tenaga Kerja juga ambil bagian. Mereka telah mengirim surat kepada perusahaan asuransi kesehatan. Isinya meminta perusahaan-perusahaan tersebut mempertimbangkan penerapan persyaratan serupa.

2. Maskapai wajib berikan pengembalian uang otomatis

Aturan baru ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap berbagai industri dan layanan konsumen. Upaya ini mencakup pengurangan kertas yang berlebihan. Selain itu juga untuk mengurangi waktu tunggu dalam berbagai layanan.

Badan Kepegawaian Pemerintah AS juga akan membuat aturan baru. Aturan ini berlaku untuk asuransi kesehatan pegawai pemerintah federal dan pegawai layanan pos.

Mereka akan diharuskan untuk mempermudah pengajuan klaim kesehatan di luar jaringan secara online. Langkah ini diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga para pegawai federal.

Sebelumnya, Departemen Transportasi AS telah menerapkan aturan pengembalian uang otomatis untuk maskapai penerbangan. Aturan ini mewajibkan maskapai memberi refund tunai untuk penerbangan yang dibatalkan atau mengalami perubahan signifikan.

"Aturan baru ini bertujuan menghemat waktu dan uang konsumen ketika berinteraksi dengan layanan kesehatan dan berbagai layanan lainnya," ujar Xavier Becerra, Sekretaris HHS.

3. Adobe digugat karena persulit pembatalan langganan

Meski disambut baik oleh banyak pihak, aturan baru ini juga menuai kritik. Beberapa perwakilan bisnis mengkritik upaya pemerintah untuk menindak apa yang mereka sebut sebagai "biaya tersembunyi".

Sean Heather dari Kamar Dagang AS memberikan kritik. Ia adalah pejabat senior yang menangani urusan peraturan internasional dan pencegahan monopoli.

Menurutnya, aturan ini adalah upaya untuk mengatur struktur harga bisnis. Ia khawatir hal ini dapat merusak kemampuan perusahaan memberikan opsi harga berbeda kepada konsumen.

Tantangan implementasi juga terlihat dari kasus hukum yang melibatkan perusahaan besar.

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan gugatan terhadap Adobe. Perusahaan software itu dituduh mendorong konsumen ke langganan tahunan yang dibayar bulanan. Namun, mereka tidak mengungkapkan dengan jelas tentang biaya pembatalan.

Dana Rao dari Adobe, menanggapi gugatan tersebut.

"Kami tidak setuju dengan karakterisasi bisnis dalam gugatan tersebut. Kami akan membantah klaim FTC di pengadilan," tegasnya dalam pernyataan tertulis.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.