ASEAN Sepakat Tidak Undang Pemimpin Junta Myanmar di KTT Asia Tenggara

16 Okt 2021, 15:35 WIB

Gedung Sekretariat ASEAN (ASEC). (twitter.com/ASEAN)

Jakarta, IDN Times – ASEAN sepakat untuk tidak mengundang perwakilan Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Tenggara yang dihelat pada 26-28 Oktober 2021 mendatang. Keputusan itu menandai pergeseran sikap ASEAN, yang secara tradisional menganut norma non-intervensi, yang memilih tidak ikut campur dalam dinamika domestik di suatu negara.

ASEAN tidak mengundang pemimpin junta dan Perdana Menteri sementara Myanmar, Min Aung Hlaing, karena dianggap tidak berkomitmen terhadap konsensus lima poin. Akibatnya, stabilitas tak kunjung hadir di Myanmar.

"Karena tidak ada kemajuan yang memadai, serta khawatir atas komitmen Myanmar dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak, beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata Brunei Darussalam yang menjabat sebagai Ketua ASEAN, seperti dilansir Reuters.

1. Ada anggota ASEAN yang usul mengundang NUG

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dilengserkan pada 1 Februari lalu oleh junta militer Myanmar, kerusuhan terus terjadi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sedikitnya 1.100 orang meninggal dunia akibat bentrokan di berbagai wilayah.

Tapi, Brunei juga tidak menyebut apakah kehadiran Myanmar bisa digantikan oleh tokoh non-politik atau tokoh non-junta.

Sementara, Brunei juga mengonfirmasi bahwa beberapa anggota ASEAN setuju untuk mengundang National Unity Government (NUG), pemerintah tandingan yang diisi oleh politisi Liga Nasional Demokrasi yang dikudeta, dalam KTT tersebut.

2. Indonesia kecewa dengan komitmen Myanmar soal perdamaian dan stabilitas

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berkomunikasi dengan Menlu UEA (www.twitter.com/@Menlu_RI)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia termasuk negara yang mengusulkan untuk tidak mengundang pemerintah junta militer Myanmar pada KTT Asia Tenggara.

“Saya menggarisbawahi tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5 poin konsensus. Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik, sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” tulis Retno melalui akun Twitter-nya.

3. Utusan ASEAN tidak diizinkan menemui Aung San Suu Kyi

Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu II Brunei Darussalam Erywan Yusof (Twitter/@Menlu_RI)

Komitmen Min Aung yang lemah juga menghambat kerja Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam itu tak kunjung diberikan akses untuk menemui Aung San Suu Kyi.

Menurut Erywan, satu-satunya solusi untuk Myanmar adalah semua pihak yang bersengketa harus duduk bersama. Namun, junta bersikeras Erywan tidak bisa menemui pihak yang sedang menjalani persidangan.

Juru bicara junta, Zaw Min Tun, mengatakan bahwa Erywan akan mulai bekerja dari Myanmar pada Minggu besok.