Atasi Krisis Myanmar, ASEAN Harusnya Tunjuk Utusan Khusus yang Tetap

09 Feb 2023, 13:34 WIB

Ribuan warga Myanmar menuntut militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan setelah kudeta. (Twitter.com/PamelaFalk)

Jakarta, IDN Times - Rotasi Special Envoy atau Utusan Khusus negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Myanmar setiap tahunnya malah membuat usaha tersebut makin buntu.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar mengatakan, seharusnya ASEAN bisa menunjuk utusan khusus tetap untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.

“Rotasi tiap tahun karena ketua ASEAN juga berganti setiap tahun ini menyebabkan Special Envoy itu sendiri tidak membuahkan hasil,” kata Dewi, dalam diskusi yang digelar Habibie Centre, di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

1. Durasi kerja Special Envoy harusnya bisa lebih lama

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sejak kudeta Myanmar pecah pada 1 Februari 2021, memang Special Envoy adalah menteri luar negeri yang ditunjuk sesuai dengan negara mana yang memegang keketuaan saat itu.

“Perlu ditunjuk utusan khusus yang bisa bekerja dengan durasi yang lebih lama,” ucap Dewi lagi.

Untuk tahun ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah membentuk Office of Special Envoy yang akan ia pimpin untuk bekerja membantu Myanmar keluar dari konflik.

2. Utusan Khusus harus siap luar dalam

Profesor dan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dewi menyarankan, ada baiknya agar utusan khusus ini dibuat permanen. Hal ini bisa membantu menguraikan dan memahami permasalahan sebenarnya yang terjadi di Myanmar lebih dalam lagi.

“Jadi nanti bisa dapat kepercayaan dari semua pihak. Tapi, dia harus siap bolak-balik ke Myanmar dan bisa saja dapat perlakukan tidak menyenangkan (dari junta),” tuturnya.

Selain ASEAN itu sendiri, lanjutnya, negara mitra ASEAN seperti China dan Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, juga harus membantu mengatasi isu ini.

3. Indonesia akan lakukan segala cara untuk bantu Myanmar

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro mengatakan bahwa negara anggota ASEAN telah sepakat atas rencana-rencana yang akan dilakukan Indonesia untuk mengatasi konflik Myanmar.

“Menlu ASEAN sepakat, ada kesatuan dari anggota untuk mendukung upaya Indonesia melaksanakan Lima Poin Konsensus (5PC). Di rapat kemarin (AMM Retreat), Indonesia sudah menyampaikan rencana-rencananya dan para menlu ASEAN sepakat soal rencana Indonesia dalam masalah Myanmar,” ucap Arto, sapaan akrabnya.

Hingga saat ini, pedoman utama Indonesia, sebagai ketua ASEAN, untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar masih merujuk pada 5PC, yang disepakati dua tahun lalu di Jakarta dan dihadiri oleh pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.