Atasi Krisis, PM Lebanon akan Berbicara dengan IMF

Lebanon telah mengalami krisis ekonomi yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai mata uang nasional anjlok drastis dan cadangan devisa menipis. Krisis ekonomi tersebut telah membuat lebih dari separuh dari total sekitar enam juta populasi, jatuh ke jurang kemiskinan.

Saat ini, sebagian penduduk Lebanon mengalami pemadaman listrik termasuk mengancam berhentinya layanan medis seperti rumah sakit. Obat-obatan juga menghilang dari rak-rak apotek dan bahan bakar langka karena tidak ada biaya untuk melakukan impor.

Menurut Associated Press, pemerintahan baru Lebanon yang sudah menunjuk PM Mikati dengan 24 anggota kabinetnya, dalam beberapa minggu mendatang memiliki misi untuk memperbaiki kondisi negara.

Michel Aoun yang menjadi Presiden Lebanon juga mengatakan kepada para menteri untuk memulai kembali pembicaraan dengan IMF yang ditangguhkan tahun lalu. Dia juga menyerukan memerangi korupsi dan menindak lanjuti penyelidikan ledakan di pelabuhan Beirut pada Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Bank Dunia menggambarkan bahwa krisis ekonomi yang menghantam Lebanon adalah krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah dunia, terhitung sejak pertengahan tahun 1800-an.

Jumlah pengangguran meledak sampai pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga perempat rakyat jatuh miskin. Belum lagi ditambah dengan beban sekitar satu juta pengungsi dari konflik Suriah.

Dilansir dari Al Jazeera, Najib Mikati, seorang miliarder yang kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri mengatakan "memang benar kami tidak memiliki tongkat ajaib. Situasinya sangat sulit," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Dirinya berjanji akan bekerja keras untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar dan obat-obatan. Persediaan untuk barang-barang tersebut telah menyusut secara drastis.

Rakyat Lebanon juga marah karena subsidi bahan bakar yang telah dicabut dan semakin meningkatkan ketegangan publik di negara tersebut.

Dengan krisis ekonomi yang sangat parah menghantam Lebanon, IMF adalah salah satu lembaga yang dapat memberikan solusi. Prioritas untuk dapat membuka kunci dari pembekuan pembicaraan dengan lembaga keuangan dunia itu adalah hal yang utama.

Presiden Michel Aoun mengatakan "kami membutuhkan bantuan IMF, Bank Dunia, dana regional dan internasional," ujarnya dikutip oleh Reuters. "Yang diperlukan adalah langkah-langkah yang mendesak dan tegas untuk memulai reformasi," tambahnya.

Kementrian Keuangan Lebanon menjelaskan bahwa negara tersebut akan menerima total 1,13 miliar dolar atau Rp16,1 triliun dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR).

SDR atau Hak Penarikan Khusus adalah aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan oleh IMF pada 1969. Fungsi dari SDR adalah mendukung cadangan devisa masing-masing negara anggotanya. Tujuannya  berbeda-beda tergantung situasi yang melatarbelakangi keputusan IMF.

Kisruh politik di Lebanon adalah salah satu faktor penting mengapa IMF tidak mau melakukan pembicaraan dengan negara tersebut tahun lalu.

Kini setelah disepakati pemerintahan struktural yang baru, pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat dan Prancis, menyambut baik pembentukan kabinet. Mereka juga mendesaknya untuk segera menerapkan reformasi yang diminta pemberi pinjaman internasional, sebelum pinjaman dapat mengalir.

Meski begitu, Zeina Khodr dari Al Jazeera yang melaporkan dari Beirut menjelaskan bantuan IMF sekitar Rp16,1 triliun itu adalah solusi jangka pendek.

"Lebih dari 80 persen penduduknya miskin. Mata uang telah runtuh. Ada banyak tantangan ke depan. Tetapi 1 miliar dolar (Rp16,1 triliun) itu–tentu saja itu akan membantu–tetapi itu adalah solusi jangka pendek. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini adalah jalan menuju pemulihan yang berkelanjutan," jelas Zeina Khodr.