Aturan Baru Taliban: Larang Perempuan Nyanyi-Telat Salat Dihukum 

Otunbayeva mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap implikasi undang-undang baru ini.

"Undang-undang ini memberikan wewenang berlebihan kepada pengawas moral untuk mengancam dan menahan siapa saja berdasarkan daftar pelanggaran yang luas dan terkadang tidak jelas," ujar Otunbayeva, dilansir dari Voice of America.

PBB memperingatkan, undang-undang ini berkontribusi pada suasana ketakutan dan intimidasi di Afghanistan.

"Laporan ini mengungkap banyak masalah. Pihak berwenang akan meningkatkan dan memperluas pengawasan mereka. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi seluruh warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan," kata Fiona Frazer, kepala layanan hak asasi manusia di misi PBB Afghanistan, dilansir dari Hindustan Times.

Otunbayeva juga menekankan, undang-undang ini semakin memperburuk situasi yang sudah sulit bagi perempuan Afghanistan.

"Setelah puluhan tahun perang dan di tengah krisis kemanusiaan yang mengerikan, rakyat Afghanistan pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Mereka tidak seharusnya diancam atau dipenjara jika terlambat salat, melirik anggota lawan jenis yang bukan keluarga, atau memiliki foto orang yang dicintai," ujar dia.

Undang-undang baru ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari warga Afghanistan, dengan fokus utama pada pembatasan terhadap perempuan. Undang-undang tersebut melarang perempuan bernyanyi, membaca puisi, atau berbicara keras di depan umum. Perempuan juga diharuskan menutupi wajah, tubuh, dan suara mereka saat berada di luar rumah.

Pembatasan juga berlaku dalam hal transportasi umum. Perempuan dilarang bepergian sendiri. Semua penumpang diwajibkan melakukan salat pada waktu yang ditentukan selama perjalanan.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur aspek lain seperti penampilan pribadi dan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan diberi wewenang untuk menegakkan aturan-aturan ini. Hukuman bagi pelanggar bisa berupa peringatan atau penahanan hingga tiga hari. Bahkan, pihak berwenang juga dapat menyita properti sebagai hukuman jika dianggap perlu.

PBB telah menyerukan agar Taliban segera membalikkan kebijakan dan praktik yang membatasi hak-hak perempuan. Dunia luar disebut menantikan Afghanistan yang damai dan makmur.

Menanggapi kritik internasional, Taliban tetap bersikukuh bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban moral di negara itu.

"Penegakan hukum Syariah dan peraturan hijab bagi perempuan Afghanistan adalah garis merah kami," kata Kepala Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, Mohammad Khaled Hanafi.

"Emirat Islam berkomitmen memberikan semua hak perempuan di bawah hukum Syariah. Siapa pun yang memiliki keluhan dalam hal ini akan didengar, dan masalahnya akan diselesaikan," tambah Hanafi.

Sementara itu, badan penyiaran negara yang dijalankan Taliban, RTA, menyebut bahwa Hanafi mendesak pertemuan para ulama. Ia meminta mereka untuk menolak dengan tegas kritik dan propaganda oleh negara-negara Barat yang menargetkan pelaksanaan hukum Islam di Afghanistan.