Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, AS Ancam Akan Bertindak
Jakarta, IDN Times - Ketegangan domestik terjadi di Myanmar akibat fraksi militer menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya pada Senin (1/2/2021) dini hari.
Hal itu terjadi sebagai puncak penolakan fraksi militer terhadap hasil pemilihan umum pada November 2020 yang memenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai politik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, ketegangan antara militer dengan pemerintahan sipil telah berlangsung selama berhari-hari.
Sejumlah pejabat negara telah memberi tanggapan terkait instabilitas politik yang terjadi di Burma. Berikut IDN Times himpun tanggapan dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Singapura.
1. AS ancam untuk ambil tindakan
Juru bicara Gedung Putih Jen Pseki menyampaikan, Amerika akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya.
"AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan (kami) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata Psaki melalui keterangan pers, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).