Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar

01 Feb 2021, 08:10 WIB

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri sidang pleno KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, pada 2 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha

Jakarta, IDN Times - Pemimpin partai pemenang pemilu di Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan militer dalam aksi penggerebekan yang berlangsung Senin dini hari (1/2/2021). Penahanan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer. Banyak pihak khawatir penahanan akan berujung aksi kudeta.

Stasiun berita BBC hari ini melaporkan informasi itu disampaikan juru bicara Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), parpol yang dipimpin Suu Kyi. Perempuan yang sempat dikritik secara luas oleh dunia internasional karena abai terhadap nasib pengungsi etnis Rohingya itu ditahan bersama Presiden Wi Myint.

"Saya ingin menyampaikan kepada rakyat kami untuk merespons ini dengan tidak bersikap secara gegabah. Saya juga menginginkan mereka bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkap jubir NLD, Myo Nyunt.

Koresponden BBC di kawasan Asia Tenggara, Jonathan Head mengatakan, ada banyak personel militer yang disebar di jalan-jalan di ibu kota Naypyitaw dan kota Yangoon. Selain itu, saluran telepon dan internet di ibu kota juga sudah diputus. Personel militer juga mendatangi rumah menteri koordinator di beberapa wilayah lalu menahan mereka.

Apakah kudeta saat ini benar-benar sedang terjadi?

1. Aung San Suu Kyi ditahan usai partainya dinyatakan menang pemilu

Pendukung pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan protes di luar Pengadilan Internasional (ICJ), sebelum kedatangannya pada sidang hari kedua untuk kasus yang dilaporkan oleh Gambia terhadap Myanmar atas dugaan genosida terhadap minoritas populasi Muslim Rohingya, di Den Haag, Belanda, pada 11 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Yves Herman

Suu Kyi ditahan usai partai NLD dinyatakan menang telak dalam pemilu yang digelar November 2020 lalu. Alhasil, NLD dibolehkan membentuk pemerintahan.

Tetapi, putusan itu ditentang rezim militer di Myanmar. Mereka bersikukuh menyebut pemilu yang digelar tahun lalu dilandasi kecurangan dan penipuan.

Selama puluhan tahun, Myanmar dipimpin rezim militer hingga tahun 2011 lalu. Suu Kyi pun sempat menjadi tahanan rumah selama puluhan tahun.

Bila tidak ditahan seharusnya parlemen akan bersidang kali pertama pada hari ini. Namun, sejak kemarin, militer di Myanmar meminta agar persidangan itu ditunda.

2. Pemimpin militer di Myanmar menentang hasil pemilu 2020

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi meninggalkan Pengadilan Internasional (ICJ) setelah sidang kedua tentang kasus yang dilaporkan oleh Gambia terhadap Myanmar atas dugaan genosida terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya di Den Haag, Belanda, pada 11 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Yves Herman

Dalam pemilu yang digelar November 2020 lalu, partai NLD berhasil meraih 83 persen kursi di parlemen. Bagi sebagian orang, kemenangan itu sekaligus merupakan referendum untuk membentuk pemerintahan sipil di bawah partai yang dipimpin oleh Suu Kyi.

Pemilu November 2020 adalah kontestasi demokrasi kedua sejak akhir rezim militer di Myanmar yang terjadi 2011 lalu. Tetapi, pemimpin militer di Myanmar tidak terima dengan hasil pemilu. Mereka mengajukan gugatan terhadap komisi pemilu dan presiden ke Mahkamah Agung.

Kekhawatiran penolakan itu akan berujung kudeta lantaran militer Myanmar sempat mengancam akan mengambil langkah serius bila gugatan penipuan suara di pemilu tidak ditindaklanjuti. Namun, tuduhan telah terjadi kecurangan ditolak mentah-mentah oleh komisi pemilu di Myanmar.

3. Panglima militer di Myanmar bantah sempat mengancam akan lakukan kudeta

Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)

Sementara, juru bicara militer Myanmar, membantah pimpinan mereka Jenderal Min Aung Hlaing sempat mengancam akan melakukan kudeta. Menurut mereka, media keliru dalam mengartikan pernyataan Jenderal Min pada Rabu pekan lalu.

Laman Indian Express melaporkan pada pekan lalu sempat menyampaikan kepada pejabat senior bahwa konstitusi dapat dicabut bila hukum tidak ditegakkan dengan benar. Kekhawatiran akan terjadinya kudeta seolah menjadi kenyataan ketika militer menyebar kendaraan lapis baja di beberapa jalan di kota besar di Myanmar.

Militer Myanmar yang dikenal "Tatmadaw" mengatakan beberapa organisasi dan media menulis pernyataan Jenderal Min tanpa dasar mengenai militer akan mencabut konstitusi di sana. Menurut mereka, pidato Jenderal Min disampaikan di luar konteks. Mereka mengklarifikasi yang dimaksud oleh Jenderal Min yaitu pengamatannya kepara peserta pelatihan perwira senior mengenai sifat konstitusi.