Australia Akan Perketat Aturan Senjata Imbas Penembakan Pantai Bondi

Kabinet nasional mendukung usulan pembatasan jumlah senjata api yang boleh dimiliki oleh satu individu. Selain itu, tinjauan lisensi akan dilakukan lebih sering untuk mendeteksi potensi radikalisasi pemilik senjata sejak dini.

Pemerintah federal juga akan mempercepat peluncuran daftar senjata api nasional yang terintegrasi. Kabinet juga menyetujui rencana penggunaan data intelijen kriminal tambahan untuk memperketat syarat pemberian lisensi.

"Hukum senjata era pemerintahan Howard telah membuat perbedaan besar di Australia dan menjadi momen reformasi yang membanggakan. Jika kita perlu memperketatnya, jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, saya pasti siap melakukannya," ujar Albanese, dilansir The Guardian.

Reformasi ini akan mengharuskan pemohon lisensi senjata untuk memiliki kewarganegaraan Australia. Pemerintah Australia juga mengkaji pembatasan impor teknologi senjata, termasuk komponen cetak 3D dan peralatan senjata api yang dapat menampung amunisi dalam jumlah besar.

Investigasi polisi menemukan bahwa pelaku penembakan adalah ayah dan anak, masing-masing berusia 50 dan 24 tahun. Sang ayah, Sajid Akram, diketahui memegang lisensi senjata api yang valid selama satu dekade dan memiliki enam pucuk senjata terdaftar secara legal.

Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, mengonfirmasi keenam senjata milik pelaku digunakan dalam serangan di Bondi. Lanyon menyebut pelaku memenuhi syarat lisensi untuk tujuan rekreasi berburu dan tidak memiliki catatan insiden sebelumnya.

Putra Sajid, Naveed Akram, kini dalam kondisi kritis di rumah sakit setelah baku tembak dengan polisi. Pihak berwenang mengungkapkan pemuda tersebut pernah diperiksa badan intelijen ASIO enam tahun lalu terkait dugaan hubungan dengan kelompok teroris.

"Orang-orang bisa teradikalisasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga lisensi tidak boleh berlaku selamanya tanpa peninjauan," tegas Albanese, dilansir ABC News.

Serangan ini memicu kritik dari oposisi dan komunitas internasional terkait penanganan antisemitisme di Australia. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menuding PM Albanese gagal mencegah penyebaran kebencian terhadap komunitas Yahudi di negaranya.

Pemimpin Oposisi Australia, Sussan Ley, turut mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan rekomendasi utusan khusus antisemitisme. Ia menilai respons pemerintah kurang tegas dalam menangani ancaman yang menyasar komunitas Yahudi.

“Kita melihat kurangnya kepemimpinan yang jelas dalam menjaga keamanan warga Yahudi Australia. Pemerintah memandang antisemitisme sebagai masalah yang harus dikelola, bukan kejahatan yang perlu diberantas,” kata Ley, dilansir The Guardian.

Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah federal menjanjikan tambahan dana keamanan untuk situs-situs komunitas Yahudi. Albanese juga menyerukan persatuan nasional dan menyebut penembakan di Bondi sebagai murni tindakan jahat.