Australia-Inggris Tandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas

Penandatanganan yang dilakukan ini merupakan perjanjian perdagangan bersejarah Inggris dengan Australia, pasca Brexit. Perjanjian tersebut menetapkan standar global baru dalam digital dan layanan, juga menciptakan peluang kerja dan perjalanan baru bagi warga Inggris dan Australia.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Inggris, Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Australia, diharapkan dapat membuka 10,4 miliar pound sterling (Rp197,9 triliun) perdagangan tambahan dan menghilangkan tarif pada 100 persen ekspor Inggris.

Pemerintah Inggris juga mengatakan bahwa kesepakatan tersebut menjadi pintu gerbang ke kawasan Indo-Pasifik, kawasan yang tumbuh lebih cepat dan akan meningkatkan tawaran Inggris untuk bergabung dengan salah satu blok perdagangan bebas terbesar di dunia, CPTPP.

"Kesepakatan perdagangan Inggris-Australia adalah momen penting dalam hubungan bersejarah dan vital antara kedua negara persemakmuran... Kami akan terus bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama dalam perdagangan global, perubahan iklim dan perubahan teknologi di tahun-tahun mendatang," ungkap Trevelyan dalam sebuah pernyataan.

AUKFTA akan memberikan manfaat bagi kedua negara, di mana menciptakan peluang baru bagi bisnis di Inggris dan Australia. Berikut beberapa poin dari perjanjian perdagangan bebas tersebut:

• Memberi perusahaan Inggris jaminan akses untuk menawar kontrak sektor publik Australia senilai 10 miliar pound sterling (Rp190,3 triliun) per tahun.
• Memungkinkan kaum muda untuk bekerja dan bepergian ke Australia (atau sebaliknya) untuk liburan kerja dan akan dapat tinggal lebih lama, dengan kelayakan untuk berpartisipasi dalam peluang liburan kerja yang dinaikkan dari usia 30 menjadi 35 tahun, dengan masa tinggal diperbolehkan hingga tiga tahun di masing-masing negara.
• Pekerja profesional Inggris termasuk arsitek, ilmuwan, peneliti, pengacara, dan akuntan akan memiliki akses ke visa untuk bekerja di Australia tanpa tunduk pada daftar pekerjaan terampil Australia yang berubah. Menjadikan hal tersebut lebih dari yang pernah ditawarkan Australia kepada negara lain mana pun dalam perjanjian perdagangan bebas.
• Menghapus tarif pada semua ekspor Inggris, membuatnya lebih murah untuk menjual produk ikonik, seperti mobil, wiski Scotch, dan mode Inggris ke Australia, juga sebaliknya, membuat produk favorit Australia seperti anggur Jacob's Creek dan Hardys, Tim Tams, dan papan selancar lebih mudah diakses oleh konsumen Inggris

Perjanjian antara Inggris dan Australia akan berlaku pada tahun 2022, sehingga eksportir, petani, pekerja, bisnis hingga konsumen kedua negara dapat mengakses manfaat dari perjanjian ini sesegera mungkin.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan Australia, Ketika perjanjian tersebut berlaku, maka sekitar 75 persen perdagangan dua arah Australia akan dicakup oleh perjanjian perdagangan bebas, yang mewakili akses preferensial ke 2,9 miliar pelanggan, yang berarti naik dari 27 persen ketika Pemerintah Morrison mulai menjabat.

Bagi Australia, kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas paling komprehensif dan ambisius yang telah dibuat Australia, selain dengan Selandia Baru. Hal tersebut menunjukkan komitmen Australia pada perdagangan bebas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan hubungan bilateral yang lebih kuat dengan Inggris.

Di tengah perjanjian yang telah ditandatangani, kesepakatan tersebut menuai protes dari beberapa pihak di Inggris maupun Australia.

Seperti yang dilaporkan oleh BBC, beberapa petani Inggris telah menyatakan keprihatinan bahwa mereka dapat menjual dengan harga yang lebih rendah oleh adanya impor murah. Namun hal tersebut dibantah oleh Trevelyan dan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut memiliki pengaman yang sangat jelas dan kuota tarif yang jelas dalam 10 tahun pertama, dan mekanisme perlindungan yang menyeluruh.

Di Australia, serikat pekerja menuding perjanjian perdagangan bebas kedua negara tersebut sebagai kesepakatan anti pekerja karena perusahaan dapat mencari beberapa peran di luar negeri tanpa mengiklankan pekerja lokal terlebih dahulu.

Menurut juru bicara perdagangan Partai Buruh Australia, Madeleine King, mengatakan bahwa Pemerintah telah gagal berkonsultasi secara memadai dengan komunitas bisnis, gerakan serikat pekerja atau masyarakat sipil mengenai dampak FTA yang diusulkan, dikutip dari The Guardian.