Australia Perketat Aturan Visa Pelajar, Minimal Tabungan Rp314 Juta

08 Mei 2024, 21:01 WIB

Bendera Australia. (Pexels.com/Hugo Heimendinger)

Jakarta, IDN Times - Australia akan memperketat aturan visa bagi pelajar asing sebagai bagian dari upaya mengendalikan migrasi. Dengan aturan yang diumumkan pada Rabu (8/5/2024), pihaknya akan meningkatkan jumlah tabungan yang dibutuhkan pelajar internasional guna mendapatkan visa.

Negara tersebut juga akan memperingatkan beberapa perguruan tinggi mengenai praktik penipuan perekrutan pelajar. Langkah ini mengikuti serangkaian tindakan dalam beberapa bulan terakhir untuk memperketat aturan visa pejar, ketika pencabutan pembatasan COVID-19 pada 2022 memicu masuknya migran secara tiba-tiba dan berimbas pada memburuknya tekanan pada pasar persewaan yang sudah ketat.

1. Pelajar asing diwajibkan menunjukkan bukti tabungan sekitar Rp314 juta

Nantinya, pelajar internasional harus menunjukkan bukti tabungan setidaknya 29.710 dolar Australia (sekitar Rp314,3 juta) untuk mendapatkan visa mereka per 10 Mei 2024.

Ini merupakan kenaikan kedua dalam waktu sekitar tujuh bulan, yang sebelumnya 21.041 dolar Australia (Rp222,6 juta) menjadi 24.505 dolar Australia (Rp259,2 juta) pada Oktober 2023.

Australia berencana mengurangi separuh migrasi bersih pada 2025. Pemerintah negara tersebut akan menindak pelajar internasional yang menggunakan visa pelajar sebagai pintu belakang untuk bekerja dan izin tinggal permanen.

Berdasarkan laporan dari Departemen Dalam Negeri, proporsi penolakan permohonan visa pelajar asing telah mencapai rekor tertinggi. Hingga Maret tahun ini, sebanyak satu dari lima pelajar ditolak visanya.

Tercatat, visa yang diberikan kepada pelajar India turun 48 persen antara Desember 2022-Desember 2023. Sementara itu, visa yang diberikan untuk pelajar Nepal turun 53 persen dan Pakistan turun 55 persen pada periode yang sama, dilansir The Guardian.

Departemen tersebut juga menuturkan, peningkatan permohonan yang tidak lengkap dan dokumentasi palsu, berdampak terhadap tingkat penolakan visa yang lebih tinggi dan waktu pemrosesan yang lebih lama.

2. Australia terapkan serangkaian reformasi untuk kendalikan rekor migrasi

Ilustrasi Gedung Opera Sydney di Australia. (pexels.com/Brett Stone)

Tidak hanya memperketat persyaratan visa, pemerintah federal Australia juga telah mengumumkan serangkaian reformasi, termasuk tes bahasa Inggris yang lebih ketat dan peraturan bagi agen pendidikan yang membawa pelajar asing ke Australia.

Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil mengatakan, surat peringatan telah dikirim ke 34 penyedia pendidikan karena praktik perekrutan yang tidak asli atau eksploitatif. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dipenjara hingga dua tahun dan dilarang merekrut pelajar.

"Penyedia layanan yang curang tidak punya tempat di sektor pendidikan internasional kita. Tindakan ini akan membantu menyingkirkan penyedia jasa pendidikan yang tidak bermoral di sektor ini, yang berusaha mengeksploitasi orang dan merusak reputasi sektor ini," kata O'Neil.

"Kami mengurangi tingkat migrasi secara signifikan. Kami berada di tengah penurunan jumlah migrasi terbesar dalam sejarah Australia, di luar perang atau pandemik," sambungnya, dikutip dari The Straits Times.

3. Pendidikan merupakan salah satu industri ekspor terbesar di Australia

Ilustrasi wisuda. (pexels.com/Emily Ranquist)

Pendidikan internasional adalah salah satu industri ekspor terbesar Australia dan bernilai 36,4 miliar dolar Australia (Rp384,9 triliun) bagi perekonomian negara itu pada 2022-2023.

Tetapi, rekor migrasi yang sebagian besar didorong oleh pelajar internasional telah menempatkan pemerintah di bawah tekanan dengan melonjaknya harga sewa di seluruh negeri. Imigrasi bersih naik 60 persen ke rekor 548.800 pada tahun ini.

Pemerintah memperkirakan kebijakan baru tersebut dapat mengurangi separuh jumlah migran Australia dalam dua tahun ke depan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.