Australia Tak Berencana Blokir TikTok

15 Mar 2024, 07:01 WIB

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Australia, Anthony Albanese (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menegaskan, negaranya tidak berencana memblokir media sosial TikTok seperti yang Amerika Serikat (AS) lakukan baru-baru ini.

“Kami tidak ada rencana ke sana. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Anda harus selalu melindungi keamanan nasional dari ancaman, tapi juga harus pahami kepentingan orang. Platform ini sarana komunikasi,” kata Albanese, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (14/3/2024).

“Kami tidak menggunakan TikTok di pemerintahan,” ucap Albanese lagi.

1. AS loloskan RUU larang TikTok

Dengan hasil 352 setuju dan 65 menolak dalam pemungutan suara, DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat mengarah pada pelarangan aplikasi TikTok.

Ini jika pemiliknya yang berbasis di China tidak mau menjual aplikasi tersebut.
DPR AS meloloskan RUU tersebut pada Rabu (13/3/2024). Tiktok merupakan anak
perusahaan ByteDance Ltd. Parlemen berpendapat, perusahaan itu terikat pada pemerintah Beijing yang dapat meminta akses data konsumen di AS kapan saja mereka mau.

2. Anggota parlemen AS mau TikTok pisah dari perusahaan induk di China

ilustrasi aplikasi TikTok (unsplash.com/@solenfeyissa)

Tindakan yang dilakukan oleh parlemen AS adalah kekhawatiran bahwa struktur kepemilikan perusahaan merupakan ancaman keamanan nasional.

Kekhawatiran tersebut berasal dari serangkaian UU keamanan nasional China yang bisa memaksa organisasi untuk membantu pengumpulan intelijen.

"Kami telah memberikan pilihan yang jelas kepada TikTok. Pisahkan dari perusahaan induk Anda, ByteDance, yang terikat pada PKC (Partai Komunis China) dan tetap beroperasi di AS atau berpihak pada PKC dan hadapi konsekuensinya," kata anggota parlemen Cathy McMorris Rodgers dari Partai Republik.

"Pilihan ada di tangan TikTok," tambahnya.

3. China sebut langkah AS bisa jadi bumerang sendiri

Ilustrasi logo TikTok (unsplash.com)

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan, langkah AS tersebut akan menjadi bumerang sendiri bagi negara adidaya itu.

“Praktik mengambil langkah sepihak ketika tidak berhasil dalam persaingan sehat malah akan mengganggu jalannya bisnis, melemahkan kepercayaan investor internasional, sabotase tatanan ekonomi serta perdagangan dunia. Pada akhirnya ini akan jadi bumerang AS sendiri,” kata Wenbin.