Badan PBB Sebut Bali Sudah Siap Terima Turis Asing saat Pandemik

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adynyani mengatakan belum bisa menyampaikan perkiraan waktu kapan Bali dapat menerima turis asing. Ia menjelaskan kapan Bali bisa kembali dibuka untuk turis asing tidak bisa diputuskan sepihak oleh Kemenparekraf.

"Ini harus merupakan keputusan bersama, (pemerintah) pusat dengan daerah, kapan itu siap (dibukanya). Kami juga sedang menyiapkan rapat nanti di tingkat menteri untuk persiapan dari Bali ini kapan akan dibuka," ungkap Giri ketika menjawab pertanyaan IDN Times secara daring. 

Sementara, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febryan A. Ruddyard mengatakan tujuan mereka menghadirkan petinggi UNWTO ke Bali sekaligus untuk menunjukkan bagaimana penerapan protokol kesehatan di Pulau Dewata itu. Pemerintah Indonesia tidak ingin ada gap antara standar protokol kesehatan di Indonesia dengan di dunia internasional. 

"UNWTO selama dua hari terakhir sudah melakukan kunjungan ke bandara dan beberapa destinasi pariwisata untuk menyaksikan langkah-langkah ekstensif yang telah kami lakukan untuk mempersiapkan Bali bagi wisatawan mancanegara," ujar Febry. 

Indonesia berharap dengan adanya kunjungan dan observasi dari pejabat UNWTO, kata dia, bisa menunjukkan bahwa Bali siap kembali dikunjungi tanpa mengabaikan aspek kesehatan serta keselamatan. 

Tak bisa dimungkiri bahwa pandemik COVID-19 melumpuhkan perekonomian Bali yang mayoritas bersumber dari pariwisata. Turis asing menjadi salah satu penyumbang pemasukan bagi pariwisata di Pulau Dewata itu. 

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adynyani mengakui pertanyaan mendasar dari turis asing bila ingin berkunjung pasti menyangkut protokol kesehatan. Itu sebabnya Kemenparekraf merilis panduan yang disingkat CHSE (Cleanliness, Health, Sustainable dan Environment). Giri menyebut panduan itu sudah mengacu kepada protokol yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, UNWTO hingga Badan Kesehatan WHO. 

"Bali sendiri menargetkan pada tahun 2020, sudah ada 1.000 pelaku industri ekonomi kreatif untuk disertifikasi. Pemda sendiri ikut terlibat melakukan audit terkait CHSE tersebut," kata Giri. 

Di dalam panduan itu terdapat protokol untuk diterapkan di hotel, restoran, pusat perbelanjaan hingga pelaksanaan acara (MICE dan industri kreatif). Selain itu, dengan adanya kunjungan dari pejabat UNWTO, mereka bisa endorse ke dunia internasional bahwa Bali sudah siap dengan protokol kesehatan bila kembali dibuka untuk turis asing. 

"Kami berharap panduan CHSE ini bisa diendorse oleh UNWTO sehingga meyakinkan semua stakeholder bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan," tutur dia lagi. 

Sementara, bila mencermati kasus COVID-19 di Bali, angkanya masih termasuk tinggi. Berdasarkan data resmi yang dikutip dari situs resmi Satgas COVID-19 di Bali, sebanyak 15.330 warga di Pulau Dewata sudah terpapar corona. 459 di antaranya meninggal akibat COVID-19.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan angka kematian di Thailand yang juga menjadi primadona bagi turis asing di kawasan Asia Tenggara. Dikutip dari laman World O Meter per hari ini, angka kematian akibat COVID-19 hanya berjumlah 60.

Itu sebabnya Thailand sejak dua hari lalu mulai membuka pintu perbatasan bagi turis dari beberapa negara. Namun, Thailand juga memberlakukan kewajiban karantina wajib selama dua pekan bagi turis mancanegara tersebut sebelum diizinkan berwisata. 

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adynyani memahami faktor kesehatan dan keamanan menjadi prioritas utama turis mancanegara saat ini. Giri menjelaskan oleh sebab itu Pemprov Bali memberlakukan protokol CHSE di semua stakeholder. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus memahami karakter turis asing yang ingin dijaring di masa pandemik. Sebab, tren saat ini, turis asing hanya ingin melakukan perjalanan yang sifatnya jarak pendek dan tak menginginkan adanya transit. "Kami juga memahami banyak negara yang saat ini masih memberlakukan pembatasan untuk warga negaranya melakukan perjalanan internasional," kata dia.