Bangladesh dan Myanmar Setuju Repatriasi Pengungsi Rohingya

Pada Selasa, 19 Januari Menteri Luar Negeri Bangladesh Masud Bin Momen, Wakil Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar U Hau Do Suan dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Luo Zhaohui melakukan pertemuan virtual selama 90 menit yang membahas repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh ke Rakhine, Myanmar.

Rencana repatriasi pengungsi Rohingya ini merupakan yang ketiga kalinya pada dua rencana sebelumnya di 2018 dan 2019 kedua negara gagal mencapai kesepakatan, tapi kini dengan bantuan Tiongkok rencana respatriasi telah disepakati. Tiongkok juga akan memberikan bantuan vaksinasi COVID-19 gratis kepada orang-orang Rohingya yang melakukan tahap pertama repatriasi.

Melansir dari The Daily Star, hasil pertemuan tersebut Bangladesh dan Myanmar sepakat dalam pemulangan pengungsi Rohingya. "Kami sempat mengajukan pemulangan pada kuartal pertama (Maret), tetapi Myanmar mengatakan pengaturan logistik akan memakan waktu lebih lama. Jadi, kami katakan bisa dilakukan pada kuartal kedua (Juni). Mereka setuju," kata Masud Bin Momen kepada wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri.

Bangladesh telah mengajukan usulan agar saat repatriasi adanya kehadiran komunitas internasional yang membantu mengawasi di Rakhine. Bangladesh juga mengusulkan pemulangan Rohingya berbasis desa.

"Kami lebih memilih repatriasi berbasis desa karena mereka akan merasa aman dan terjamin dengan sebagian besar kerabat dan tetangga di suatu desa atau daerah," kata menteri luar negeri Bangladesh.

Dalam rencana repatriasi kali ini hambatan yang sama kembali ditemui, di mana warga Rohingya masih takut untuk kembali. Jan Mohammad, seorang pengungsi yang telah berada di Bangladesh sejak 2017 mengatakan kepada VOA News, bahwa untuk kembali ke Rakhine pemerintah Myanmar harus menyetujui berbagai tuntutan mereka.

“Myanmar harus menjamin untuk mengembalikan hak kewarganegaraan penuh kepada semua Rohingya, ini adalah tuntutan utama kami.  Kami semua ingin pulang ke desa asal kami di Rakhine. Kejahatan kekerasan dilakukan terhadap Rohingya di Rakhine yang menyebabkan eksodus kami dari Myanmar. Semua pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Dan, harus ada pasukan keamanan internasional yang netral untuk memastikan keamanan kami di Rakhine. Saya yakin tidak ada Rohingya yang akan siap untuk pulang ke Rakhine di Myanmar tidak peduli untuk memenuhi tuntutan Anda."

Warga Myanmar dari etnis Rohingya telah terpinggirkan kewarganegaraan mereka dicabut dan menjadi sasaran kekerasan etnis dan militer. Di Myanmar mereka kesulitan secara ekonomi dan selama beberapa dekade telah melarikan diri ke Bangladesh, di mana lebih dari 1,2 juta pengungsi sekarang tinggal, yang sebagian besar di koloni kumuh yang padat. Kekerasan militer Myanmar di 2017 telah memaksa 750.000 Rohingya meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh.

Melansir dari Anadolu Agency, sejak 25 Agustus 2017 Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA) dalam laporannya yang berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap, menyebutkan hampir 24.000 warga Rohingya telah dibunuh oleh militer Myanmar, lebih dari 34.000 telah dilempar ke dalam api, lebih dari 114.000 telah dipukuli, sebanyak 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi, lebih dari 115.000 rumah dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.

Mereka para pengungsi telah membuat Bangladesh kesulitan karena perlu memberikan mereka makanan, tempat berlindung dan berbagai kebutuhan lainnya. Bangladesh telah berulangkali menyerukan bawa repatriasi adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Rohingya.

Melansir dari Anadolu Agency,  Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan menyampaikan persiapan repatriasi telah dilakukan oleh Myanmar.

"Myanmar telah membuat semua pengaturan yang dibutuhkan dalam repatriasi dan menegaskan kembali kesiapan Myanmar untuk menerima pengungsi yang diverifikasi sejalan dengan perjanjian bilateral. Proyek Percontohan sedang dilakukan untuk repatriasi para pengungsi. Myanmar bersedia untuk memulai proses dengan pengungsi yang diverifikasi yang akan dipulangkan di bawah Proyek Percontohan." Bunyi pernyataan tersebut yang mengutip apa yang disampaikan perwakilan Myanmar dalam pertemuan.

Myanmar telah meminta mereka yang kembali untuk mengisi dan menandatangani formulir yang disepakati yang berisi dua poin untuk memastikan kesukarelaan mereka untuk kembali dan kewajiban untuk patuh terhadap hukum Myanmar. Pihak Myanmar juga mendesak Bangladesh untuk mengatasi masalah elemen teroris yang mengintimidasi dan mengancam para pengungsi untuk tidak kembali ke Myanmar.

Myanmar akan memulai pemulangan dengan 42.000 orang yang telah diverifikasi dari daftar sekitar 830.000 pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp Cox's Bazar.