Bangladesh Kirim Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil

Petugas yang bertanggung jawab atas pulau tersebut, Komodor Abdullah Al Mamun Chowdhury, mengatakan bahwa mereka telah siap menerima para pendatang baru, melalui sambungan telepon kepada kantor berita Reuters.

Dia menambahkan, terdapat 5 kapal yang pergi bersama pengungsi Rohingya serta mengangkut barang-barang mereka, sesudah dipindahkan dari kamp ke kota pelabuhan terdekat Chittagong.

Kemarin, (29/1/2021) Bangladesh memindahkan 1.776 orang Rohingya ke Bhasan Char, pulau yang dapat ditempuh beberapa jam dari pelabuhan selatan dan muncul dari permukaan laut sejak dua puluh tahun lalu, sebagaimana dikutip dari majalah mingguan U.S News pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Rohingya merupakan kelompok minoritas yang melarikan diri akibat kekerasan di Myanmar yang mayoritasnya beragama Buddha. Mereka juga tidak diberikan izin keluar dari negara tersebut, tanpa seizin pemerintah setempat.

Otoritas Bangladesh menerangkan, bahwa proses pemindahan warga atau relokasi itu bersifat sukarela, serta kepadatan yang berlebihan di kamp-kamp distrik Cox's Bazar dapat memicu unsur kejahatan. Namun di sisi lain, beberapa dari kelompok pengungsi pertama yang dipindahkan pada bulan Desember 2020, mengungkapkan adanya pemaksaan. 

Stasiun berita Al Jazeera melaporkan pada Rabu, (27/1/2021) yakni menurut organisasi HAM, pemerintah menggunakan 'insentif tunai' serta 'taktik intimidasi' untuk memaksa Rohingya menerima tawaran relokasi. Bahkan, pada bulan Oktober lalu, beberapa orang Rohingya sempat menginformasikan Al Jazeera bahwa mereka telah dilecehkan, sesudah melakukan aksi mogok makan atas apa yang mereka sebut relokasi paksa ke pulau tak berpenghuni.

Soal kekhawatiran akan banjir di pulau terpencil Teluk Benggala, pemerintah telah membangun tanggul sepanjang 12 kilometer dan tingginya mencapai 2 meter, yang berdiri  di samping perumahan untuk 100.000 orang, rumah sakit, dan tempat perlindungan dari angin topan.

Bangladesh pun mendapat kecaman karena tidak mau berkonsultasi dahulu dengan United Nations High Commissioner for Refugee atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), dan badan bantuan lainnya atas relokasi tersebut. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengungkapkan, bahwa badan tersebut belum diizinkan untuk mengevaluasi keselamatan serta keberlanjutan kehidupan di pulau itu.

Melalui surat elektronik, mereka berharap bisa melanjutkan dialog konstruktif dengan pemerintah terkait proyek Bhasan Char, termasuk penilaian secara teknis dan usulan perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).