Bank Dunia: Vaksinasi di Palestina Kekurangan Dana

Badan Kesehatan Dunia PBB, WHO, telah membentuk skema pembagian vaksin virus corona dibawah bendera COVAX. Dalam program tersebut, WHO rencananya akan membagi vaksin secara adil ke negara-negara dengan pendapatan rendah, termasuk di antaranya Palestina.

Namun oleh Bank Dunia, meski Palestina akan mendapatkan jatah vaksin dari WHO, hal itu tidak akan mencukupi. Melansir dari laman Al Jazeera, kekurangan dana pengadaan pasokan vaksin tersebut diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai 30 juta dolar AS atau setara dengan Rp423,9 miliar.

Pihak Bank Dunia mengatakan "Untuk memastikan ada kampanye vaksinasi yang efektif, otoritas Palestina dan Israel harus berkoordinasi dalam pembiayaan, pembelian dan distribusi vaksin COVID-19 yang aman dan efektif," katanya.

Bank Dunia juga mendesak donor tambahan bagi kekurangan yang terjadi di Palestina. Bank Dunia menghitung setidaknya Palestina membutuhkan dana sekitar 55 juta dolar AS atau setara Rp777 miliar untuk memvaksin 60 persen populasinya.

Israel telah melakukan vaksinasi virus corona terhadap 9,1 juta penduduknya dengan vaksin Pfizer. Selain itu, negara tersebut juga masih memiliki cadangan vaksin sebanyak 100.000 dosis dari produsen Moderna. Meski begitu, Palestina, negara yang menjadi wilayah pendudukan Israel, kekurangan banyak vaksin.

Melansir dari kantor berita Reuters, Bank Dunia mengatakan "Dari perspektif kemanusiaan, Israel dapat mempertimbangkan dosis ekstra yang diperintahkan agar tidak digunakan."

Nachman Ash, kepala pengendalian virus corona Israel mengatakan "Dari sudut pandang medis, kami pikir memvaksinasi pekerja Palestina adalah hal yang tepat untuk dilakukan," jelasnya. Otoritas Palestina (PA) juga mengatakan bahwa Kementrian Kesehatan Israel sepakat untuk melakukan vaksinasi terhadap pekerja Palestina yang rutin menyebrang perbatasan. Sekitar 100.000 warga Palestina telah rutin menyebrang ke Israel untuk bekerja.

Konflik Israel-Palestina adalah konflik panjang. Perang Arab pada tahun 1967 adalah titik terpanas ketika kemudian Israel berhasil menduduki beberapa wilayah Palestina secara ilegal. Pada tahun 2005, militer Israel menarik diri dari jalur Gaza. Tahun 2007 wilayah tersebut dipimpin oleh kelompok Hamas yang dianggap konservatif dan dituduh teroris. Wilayah lain Palestina dipimpin oleh Fatah.

Meski Israel telah menarik pasukannya, tapi wilayah Gaza masih sepenuhnya dikontrol. Pasokan darat, laut dan udara ke wilayah Gaza masih diatur sepenuhnya oleh Israel. Melansir dari majalah Time, menurut PBB, Israel memiliki kewajiban untuk memberi suntikan vaksin kepada Palestina.

Pengesampingan penduduk Palestina dalam program vaksinasi Israel adalah sebuah tindakan 'cerminan dari sistem apartheid' kata Dr. Mustafa Berghouti, mantan Menteri Kesehatan yang bertugas di komite kesehatan Palestina yang menangani COVID-19.

Komunitas hak asasi internasional juga mengecam dan menuduh Israel mengabaikan Palestina padahal negara tersebut berperan utama dalam pemblokiran dan pendudukan. Pakar HAM PBB juga menjelaskan bahwa "Pada kenyataannya, Israel telah merusak kemampuan Otoritas Palestina dan juga otoritas de facto Hamas di Gaza untuk benar-benar mengambil tanggung jawab penuh atas kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Oslo."

Sejauh ini, Palestina telah mendapatkan sumbangan kecil pasokan vaksin dari Israel, Rusia dan Uni Emirat Arab. Jumlahnya sekitar 32.000 dosis dan sedang menunggu pasokan bantuan dari COVAX milik WHO.