Bantu Tangani COVID-19, Parlemen Jepang Berencana Potong Gaji 1 Tahun

15 Apr 2020, 13:57 WIB

Seorang anggota staf pemerintah metropolitan Tokyo mengingatkan warga untuk tetap berada di rumah saat penyebaran penyakit virus corona di Tokyo, Jepang, pada 14 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato

Tokyo, IDN Times - Sejumlah anggota parlemen senior Jepang, baik dari partai berkuasa maupun oposisi, sepakat memotong gaji yang diterima parlemen sebesar 20 persen selama setahun pada Selasa (14/4). Pemotongan tersebut diharapkan bisa membantu upaya Jepang menangani pandemik virus corona atau COVID-19.

Data yang dihimpun John Hopkins University menunjukkan lebih dari 8.000 kasus COVID-19 dan 146 kematian akibatnya di Jepang. Tokyo melaporkan paling banyak kasus di seluruh negara tersebut, yaitu lebih dari 2.300. Osaka menjadi kota kedua dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu hampir 900.

1. Anggota parlemen Jepang menerima gaji Rp189 juta per bulan

Mengutip The Japan Times, petinggi parlemen dari partai pemerintah, Hiroshi Moriyama, telah bertemu Jun Azumi yang merupakan ketua partai oposisi utama Jepang. Keduanya setuju gaji yang mereka terima sebaiknya dipotong 20 persen dalam 12 bulan.

Masing-masing anggota parlemen dari dua kubu diharapkan sepakat dengan rencana tersebut. Moriyama dan Azumi menawarkan pemotongan dimulai sejak bulan depan. Sementara, anggota parlemen Jepang menerima gaji Rp189 juta per bulan. Potongan 20 persen akan membuat mereka hanya membawa pulang penghasilan Rp151 juta.

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Parlemen diharapkan bersama rakyat dalam melalui masa sulit pandemi virus corona

Jalan yang hampir kosong terlihat setelah pemerintah mengumumkan status darurat akibat penyebaran virus corona di Tokyo, Jepang, pada 13 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato

Moriyama mengingatkan pentingnya anggota parlemen bersama-sama rakyat, menghadapi pandemik yang mematikan ini. "Kita bisa sangat mengerti kesulitan yang dihadapi oleh publik dan situasi di mana perusahaan-perusahaan berada," kata dia.

"Kami akan mempertimbangkan kesengsaraan publik dan memberikan contoh bagi kami sendiri," tambah Azumi.

Sementara itu, poling yang dibuat Gallup International Association pada bulan lalu yang dikutip Kyodo mengungkap, ada lebih dari 60 persen warga yang menilai pemerintah buruk dalam menangani virus corona.

Poling tersebut dilakukan sebelum Perdana Menteri Shinzo Abe akhirnya mengumumkan status darurat di Tokyo, Osaka, dan lima prefektur atau provinsi di Jepang pada minggu lalu.

3. Abe dituduh tidak sensitif usai mengunggah sebuah video di akun Twitter pribadinya

Bayangan pejalan kaki terlihat di depan layar raksasa yang melaporkan respon Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terhadap virus corona di Tokyo, Jepang, pada 7 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato

Sedangkan, Shinzo Abe baru saja menerima kritik di media sosial usai mengunggah sebuah video di akun Twitter pribadinya pada Minggu (12/4). Dalam video tersebut, Abe memperlihatkan dirinya duduk santai di sofa, bermain dengan anjingnya, minum teh, hingga membaca. Ia berpesan agar masyarakat tetap tinggal di rumah selama virus corona belum berlalu.

Mengutip Nikkei Asian Review, netizen Jepang bereaksi dengan menudingnya tidak sensitif, karena tak peduli pada kesulitan warga miskin yang berjuang untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah situasi krisis ini.

"Pada waktu orang-orang berjuang untuk hidup, memperlihatkan video kemewahan seperti itu... kita tak bisa menghindari rasa penasaran, Anda kira Anda siapa?" cuit seorang netizen.