Manila, IDN Times - CEO sekaligus Editor Eksekutif Rappler Maria Ressa ditahan kepolisian pada Jumat pagi (29/3). Seperti dilaporkan Rappler, Ressa langsung ditangkap begitu ia mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) Terminal 1.
Surat perintah penangkapan itu sendiri dikeluarkan oleh Pengadilan Wilayah Pasig. Ia dikenai pasal tentang pelanggaran Anti-Dummy Law. Beberapa jam kemudian, Ressa dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar Rp24 juta.
Bukan hanya Ressa yang ditarget oleh otoritas Filipina. Rupanya, pengadilan juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk enam orang lainnya. Mereka adalah Redaktur Pelaksana Rappler Glenda Gloria serta lima anggota dewan penasihat yang terdiri dari Manuel Ayala, James Bitanga, Nico Jose Nolledo, James Velasquez dan Felicia Atienza.
"Ini adalah kasus pengadilan aktif ketujuh untuk Ressa, dan ke-11 untuk keseluruhan direktur dan staf Rappler dalam satu tahun terakhir. Ini merupakan kedua kalinya Ressa ditangkap dalam kurun waktu kurang dari dua bulan," tulis Rappler.
Jumlah uang jaminan yang sudah dibayarkan oleh Ressa, Gloria serta yang lainnya sesungguhnya tidak main-main. Hingga Jumat siang, mereka telah mengeluarkan uang sebesar Rp435 juta untuk bisa terbebas dari penahanan.
Pada Kamis (28/3), Pengadilan Pasig mengeluarkan surat perintah penangkapan sebagai berikut:
"Kepada setiap petugas penegak hukum, dengan ini kalian semua diperintahkan untuk menangkap orang bernama Maria Angelita Ressa yang berada di (alamat dirahasiakan) atau di tempat lain dan yang dijerat hukum karena melanggar Pasal 2-A Commonwealth Act No. 108 atau Anti-Dummy Law."
Begitu Ressa dibawa oleh petugas di bandara, Rappler langsung mengeluarkan pernyataan protes. "Keluarnya surat perintah penangkapan terhadap mereka dan para jurnalis melahirkan efek mengerikan kepada kebebasan berpendapat, bisnis, dan inovasi. Bukannya mendorong bisnis dan media untuk mengejar inovasi, pemerintah juga menghambat inisiatif tersebut," tulis Rappler.
"Pola intimidasi terhadap Rappler yang dimulai pada Januari 2018, saat Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina mengeluarkan perintah untuk mencabut izin Rappler, tidak juga berhenti. (Pengadilan Banding sejak saat itu memerintahkan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengevaluasi keputusannya)."
Ini diawali ketika pada Januari 2018 Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC mencabut izin Rappler sebagai media. Alasannya adalah Rappler dituding sudah melanggar konstitusi Filipina di mana kepemilikan media oleh pihak asing.
Rappler sendiri menjelaskan bahwa Omidyar Network, sebuah lembaga investasi filantropis yang didirikan oleh Pierre Omidyar, menanamkan modal mereka melalui Philippine Depositary Receipts (PDRs).
PDRs sendiri adalah instrumen finansial yang mengizinkan orang asing berinvestasi di sebuah perusahaan Filipina tanpa memiliki bagian apapun atau terlibat dalam urusan manajemen harian. Dengan kata lain, Rappler menilai investasi Omidyar Network sah sebab kepemilikan organisasi media itu ada sepenuhnya di tangan orang Filipina.
Omidyar Network sendiri memberikan dana kepada 14 manajer top Rappler seperti Ressa, Gloria, dan salah satu mantan jurnalis elite mereka Natashya Gutierrez. Dalam suatu kesempatan, Ressa sendiri menyebut dana itu sebagai donasi dan sangat membantu kelangsungan kebebasan pers di Filipina.
"Antara kemarin dan hari ini, media independen di Filipina, termasuk Rappler, diserang. Oleh karena itu, kami menerima keputusan Omidyar Network untuk mendonasikan investasinya kepada para manajer Rappler," ucapnya.