Jakarta, IDN Times - Belarus tinggal selangkah lagi untuk meresmikan kebijakan hukuman mati kepada aparatur sipil dan tentara yang mengkhianati negara. Pemerintah khawatir kehadiran mereka dapat memberikan pengaruh buruk kepada negara.
Pada Mei lalu, Belarus sudah meresmikan hukuman mati kepada pelaku terorisme. Atas kebijakan ini, maka Belarus menjadi satu-satunya negara di Eropa yang melanjutkan hukuman mati, meski terus dituntut memberlakukan moratorium.
Persetujuan ini diutarakan oleh parlemen rendah dalam pembacaan pertama amandemen undang-undang. Parlemen menyatakan bahwa hukuman ini dibutuhkan untuk menghalau elemen buruk dari pengkhianatan.
Selain hukuman ini, terdapat pula amandemen undang-undang kedua, yang menjatuhkan hukuman penjara kepada pihak yang mendiskreditkan tentara Belarus. Hukum ini mirip dengan yang diterapkan di Rusia setelah melangsungkan invasi ke Ukraina.
"Tidak ada toleransi bagi siapa saja yang mendiskreditkan dan berbohong terhadap aparat yang membela tanah air. Akuntabilitasnya akan lebih keras dan tidak dapat diganggu gugat," tutur anggota Parlemen Belarus, Oleg Gaydukevich, dilansir Reuters.
Meski demikian, sebelum disahkan undang-undang itu masih harus melalui pembacaan kedua di parlemen rendah. Baru kemudian disetujui oleh parlemen tinggi dan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko.
Perubahan undang-undang baru ini dilakukan setelah adanya kekhawatiran bahwa Presiden Lukashenko akan bergabung dengan Rusia untuk menyerang Ukraina. Ia disebut akan ikut mengirimkan pasukan ke negara tetangganya.
Pada Rabu, militer Ukraina mengatakan bahwa ketegangan terus terjadi di perbatasan. Indikasi Belarus menyerang Ukraina semakin santer.
Dilaporkan Politico, ketegangan terus terjadi lantaran Belarus rela menyediakan teritorinya bagi pasukan Rusia meluncurkan misil ke Ukraina. Negara Eropa Timur itu juga menyediakan tempat latihan bagi tentara Rusia.
Selain itu, Belarus menyediakan bantuan medis kepada personel militer Rusia yang terluka.
Pada Rabu dan Kamis, Belarus berencana memindahkan pasukan dan perangkat militernya ke perbatasan, dengan dalih latihan melawan aksi terorisme. Ini menyulut tensi dan kekhawatiran Rusia akan mengadakan serangan baru ke Ukraina.
Belum diketahui secara pasti wilayah mana yang akan terdampak dan latihan militer dalam bentuk apa yang akan diselenggarakan.
Namun, Lukashenko terus mengatakan bahwa negaranya tidak akan ikut perang di Ukraina. Tapi, ia memerintahkan pasukannya dan tentara Rusia agar diterjunkan di perbatasan Ukraina dengan alasan menangkal ancaman dari Barat.