Belize Ingin Lepas dari Persemakmuran Inggris

Briceno mengkritik Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, yang menolak meminta maaf soal peran negaranya dalam penjajahan dan perdagangan budak transatlantik dari Afrika ke Amerika. 

"Saya pikir dia (Sunak) memiliki tanggung jawab moral untuk menawarkan setidaknya sebuah permintaan maaf. Dia seharusnya lebih bisa mengapresiasi itu karena punya leluhur yang merasakan perbudakan," papar Briceno, dikutip The Guardian.

"Ketika Anda membaca dan mendengar tentang kejahatan dan pemaksaan yang terjadi di negara asal leluhurnya. Saya percaya bahwa dia seharusnya menawarkan sebuah permintaan maaf," tambahnya. 

Pernyataan itu mengisyaratkan keinginan Briceno agar Inggris bertanggung jawab dan membayar biaya reparasi atas kejahatannya di masa lalu, terutama di seluruh negara Karibia yang pernah dikuasai Inggris. 

Pekan lalu, PM Sunak mengatakan dalam sidang parlemen bahwa tidak akan meminta maaf atas peran Inggris dalam kejahatan perbudakan dan kolonialisme di seluruh dunia. 

"Tidak. Apa yang saya pikir fokus kita seharusnya memahami sejarah kita dan seluruh bagiannya. Bukan melarikan diri dari itu, tapi sekarang memastikan bahwa kita memiliki masyarakat yang inklusif dan toleransi kepada semua orang terlepas dari latar belakang mereka," papar Sunak. 

Pernyataan itu disampiakan saat menjawab pertanyaan juru bicara Partai Buruh, Bell Ribeiro-Addy. Pasalnya, Partai Buruh Inggris terus menginstruksikan agar pemerintah kembali melihat terkait sejarah negaranya. 

Sejak 2019, Partai Buruh memiliki program dan rencana untuk mengajarkan anak-anak terkait ketidakadilan dan peran Kerajaan Inggris di dalamnya. Nantinya, itu semua akan dimasukkan dalam kurikulum nasional. 

Rencana Belize untuk keluar dari persemakmuran Inggris Raya sudah nampak sejak tahun lalu. Pemerintah Belize bahkan sudah menyetujui undang-undang untuk menciptakan komisi konstitusional. 

Komisi tersebut meliputi representasi dari berbagai kelompok sipil, termasuk pembentukan dua partai politik utama di Belize. Nantinya, partai tersebut akan diberikan kuasa untuk melakukan reformasi luas, termasuk memilih tetap jadi persemakmuran atau berubah jadi republik. 

Kini, Belize menjadi satu-satunya negara persemakmuran di kawasan Karibia yang dapat mengubah status negaranya hanya dengan pemungutan suara di parlemen, tanpa memerlukan referendum. 

Selain Belize, Menteri Hukum dan Urusan Konstitusional Jamaika Marlene Malahoo Forte mengatakan, dalam Sky News, untuk menggantikan kepala negara dari Raja Charles III. Negara Karibia itu juga berencana mengadakan referendum pada 2024.