Jakarta, IDN Times - Pejuang Taliban akan dilarang membawa senjata ke taman hiburan di Afghanistan. Kebijakan itu menjadi salah satu cara pemerintahan Taliban untuk melunakkan citra mereka.
"Mujahidin Imarah Islam tidak diizinkan memasuki taman hiburan dengan senjata, seragam militer, dan kendaraan. (Mereka) wajib mematuhi semua aturan di taman hiburan," cuit juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, dilansir dari The Straits Times.
Taman hiburan menjadi daya tarik bagi pejuang Taliban. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang memadati tempat rekreasi sejak penaklukan, terutama taman hiburan di Kabul dan taman tepi air di waduk Qargha.
Para milisi membawa senapan otomatis sambil antre untuk menaiki komidi putar dan wahana kapal bajak laut. Sementara, pengunjung biasa hanya bisa memandang gugup para milisi tersebut.
Kepada Reuters, sebagian milisi Taliban mengaku belum pernah ke Kabul sampai menguasai ibu kota. Beberapa dari mereka ingin mengunjungi taman hiburan sebelum bertugas di seluruh negeri.
Reputasi Taliban tidak bisa lepas dari gerilyawan dan pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah selama dua dekade. Selain itu, pemerintahan di bawah rezim Taliban pada 1996-2001 juga dipandang sebagai era yang brutal dan tidak kenal kompromi.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka bisa menjadi kelompok yang moderat. Sebagian analis menilai Taliban melakukan hal itu karena mereka menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat berat.
Baru-baru ini, Reuters memuat artikel yang berisikan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Taliban diyakini telah membunuh sejumlah pejabat Afghanistan, pasukan keamanan, dan orang-orang yang bekerja dengan kontingen militer internasional.
“(PBB) terus menerima tuduhan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya, meskipun amnesti umum telah diumumkan Taliban,” kata laporan itu.
Ada juga tuduhan tentang pembunuhan di luar proses hukum terhadap sedikitnya 50 orang yang diduga anggota ISIS-K, afiliasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berbasis di Afghanistan.
"Pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," sebut laporan itu.
Kemudian, disebutkan juga krisis di salah satu negara Asia Selatan itu semakin buruk bagi 39 juta warga.
Sekjen PBB Antono Guterres merekomendasikan agar Dewan Keamanan menyetujui restrukturisasi misi PBB untuk menangani situasi tersebut, termasuk pembentukan unit pemantauan hak asasi manusia.