Bertemu Menlu Saudi, Retno Bahas Ganti Rugi Bagi Korban Jatuhnya Crane

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral kedua Menlu yakni menyangkut perlindungan WNI. Menurut Retno ada beberapa isu yang hingga kini belum bisa dituntaskan.

Salah satunya menyangkut biaya ganti rugi bagi korban jatuhnya crane. WNI pun ikut menjadi korban. Data dari Kemeterian Agama ada 12 jemaah haji yang meninggal ketika itu.

"Saya juga meminta perhatian terhadap pending issues antara lain soal jatuhnya crane tahun 2015 dan Saudi bin Laden Group," ujar Retno pada hari ini di gedung Kemenlu ketika memberikan keterangan pers.

Saudi bin Laden Group adalah perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek perluas komplek Masjidil Haram. Namun, menurut Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh, ganti rugi tetap akan diberikan oleh Raja Salman walaupun ada putusan dari pengadilan.

"Putusan itu (pengadilan) berbeda dan tidak ada kaitannya dengan santunan yang sudah disiapkan oleh Raja Salman," ujar Agus pada Oktober 2017 lalu.

Kerja sama lainnya yang coba dijajaki yakni di bidang konsuler. Kerja sama ini penting, agar apabila ada WNI yang dijatuhi vonis mati atau hukuman tertentu, bisa dikabari ke pihak KJRI atau KBRI.

Selama ini, yang dilakukan oleh masing-masing lembaga yaitu dengan berkunjung ke setiap penjara di sana untuk mengetahui apakah ada WNI yang tengah ditahan di sana.

"Kerja sama ini dianggap sangat lumrah karena sesuai dengan isi Vienna Convention. Dengan begitu maka KBRI dan KJRI bisa lebih muda memberikan perlindungan bagi WNI di Saudi," kata Retno di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada hari ini.

Memang hingga saat ini, Indonesia masih memberlakukan moratorium bagi pekerja migran dari Tanah Air ke Saudi. Kendati begitu, hal tersebut tidak mematikan pengiriman TKI ke Saudi secara ilegal dengan menggunakan visa umrah atau haji.

Oleh sebab itu, Retno menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara khusus meminta kepada Menlu Jubeir agar WNI diberikan perlindungan di Saudi.

"Kemarin, Menlu Saudi menyampaikan upaya meningkatkan perlindungan yang dilakukan Pemerintah Saudi antara lain upah minimum, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja," kata Menlu perempuan pertama Indonesia itu.

Apalagi data dari Kemenlu tertulis ada lebih dari 600 ribu WNI yang bermukim di sana. Sehingga, kepentingan Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya sangat tinggi. 

Indonesia, kata Retno juga tertarik untuk bekerja sama di bidang kesehatan, antara lain investasi perusahaan produsen obat dan alat kesehatan milik Indonesia di Saudi.

"Indonesia juga ingin meningkatkan akses pasar bagi produk kesehatan dan obat asal Indonesia," ujar Retno.

Selain itu, kedua Menlu turut membahas pengiriman tenaga profesional di bidang kesehatan ke sana.

Menlu Retno turut mengajak Pemerintah Saudi untuk mempererat kerja sama di bidang penanggulangan terorisme. Hal itu lantaran, radikalisme dan aksi teror menjadi musuh bersama kedua negara.

"Saati ini, sebuah draft MoU (nota kesepahaman) sedang disiapkan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) guna memperkokoh dasar hukum dan peningkatan kerjasama," kata Retno hari ini.