Ratusan demonstran di Myanmar menentang kehadiran Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Jumat, 7 Januari 2021, waktu setempat. (Twitter.com/RadioFreeAsia)
Kedatangan Perdana Menteri Kamboja di Myanmar memicu gerakan protes besar-besaran di beberapa wilayah negara itu. Ratusan demonstran membakar potret Perdana Menteri Kamboja. Di wilayah Depayin, sekitar 300 km dari Naypyitaw, para demonstran membakar poster Perdana Menteri Kamboja dan meneriakkan "Hun Sen jangan datang ke Myanmar. Kami tidak ingin diktator Hun Sen".
Mereka juga meneriakkan seruan bahwa orang-orang yang terlibat dengan Min Aung Hlaing harus mati dengan mengerikan, serta menuding Hun Sen tidak manusiawi. Kedatangan Hun Sen ke Myanmar membuat para penentang junta militer menilai Hun Sen telah mendukung junta dengan melakukan perjalanan itu.
Min Aung Hlaing sebelumnya dilarang menghadiri pertemuan ASEAN pada Oktober 2021 lalu, setelah utusan khusus kelompok itu dilarang bertemu dengan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, yang merupakan salah satu ketentuan perjanjian ASEAN.
Perebutan kekuasaan oleh militer telah memprovokasi aksi protes nonkekerasan secara nasional, meski aksi dipatahkan pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, dilansir ABC News. Pasukan militer Myanmar baru-baru ini terlibat dalam penindasan kekerasan terhadap semua perbedaan pendapat, penghilangan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses
hukum.
Pasukan militer setidaknya telah membunuh sebanyak 1.443 warga sipil. Mereka melancarkan serangan udara dan serangan darat terhadap kelompok pemberontak etnis bersenjata. Dengan semakin parahnya tindakan keras militer, perlawanan bersenjata telah tumbuh di sekitar Myanmar. Militer Myanmar juga memiliki sejarah pertumpahan darah, termasuk kampanye brutal terhadap minoritas muslim Rohingya beberapa tahun lalu.
Waki Direktur Regional Amnesty International untuk penelitian, Emerlynne Gil, mengatakan perjalanan Hun Sen itu berisiko dan bisa mengirimkan pesan multitafsir kepada pemimpin militer Myanmar. Menurutnya, Hun Sen seharusnya mengarahkan ASEAN ke tindakan keras untuk mengatasi situasi HAM yang mengerikan di negara itu.