Biden Ingin Tutup Penjara Guantanamo 

Pada hari Jumat (12/2), para tim pembantu Presiden Joe Biden meluncurkan peninjauan resmi tentang masa depan militer AS di Teluk Guantanamo. Para pembantu Biden yang terlibat dalam diskusi internal mempertimbangkan tindakan perintah eksekutif Biden untuk menandatangani peninjauan tersebut.

Akan tetapi belum diketahui secara pasti kapan Biden akan menandatanganinya. Menurut kantor berita Reuters, kemungkinan perintah eksekutif untuk menandatangani akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ke depan.

Karena kabar kekejaman dan kontroversialnya Guantanamo, penjara tersebut dianggap telah menjadi noda bagi citra global Amerika Serikat. Penjara Guantanamo telah menjadi salah satu kebijakan yang paling dikritik oleh para aktivis Hak Asasi Manusia karena penjara itu dianggap tidak manusiawi.

Sekretaris sekaligus juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan bahwa ketika masa kepresidenan Joe Biden berakhir, Presiden berharap penjara itu akan ditutup. Psaki mengatakan “Itu pasti tujuan kami dan niat kami.”

Guantanamo berdiri sebagai sebuah tempat untuk menghukum para teroris usai serangan 11 September yang menggemparkan dan menewaskan ribuan orang. Operasi melawan al-Qaeda semakin menambah jumlah narapidana. Pada puncaknya, penjara itu menampung hampir 800an narapidana.

Namun ketika Obama menjadi Presiden AS, jumlahnya semakin menyusut. Secara bertahap, para narapidana dikembalikan ke negaranya untuk dihukum. Obama pada tahun 2008 pernah membuat janji akan menutup penjara Guantanamo pada masa akhir jabatannya akan tetapi hingga ia digantikan oleh Donald Trump, penjara tersebut tetap tidak bisa ditutup.

Jika kini Biden kembali menyuarakan niat penutupan Guantanamo, kemungkinan masalah yang akan dihadapi adalah sama seperti pendahulunya. Politik dan hukum akan menjadi dua aspek yang sulit dan rumit untuk bisa dinegosiasikan.

Melansir dari laman NPR, tuntutan penutupan Guantanamo adalah tuntutan lama dari kelompok Demokrat progresif. Namun pihak oposisi partai Republik juga memiliki kemungkinan besar tidak akan pernah memberikan kesepakatan penutupan fasilitas itu.

Sejauh ini, penegak hukum federal sendiri tidak diperkenankan untuk memindahkan para narapidana Guantanamo ke penjara yang ada di daratan Amerika Serikat. Jadi dari beberapa narapidana yang sudah diadili, mereka masih tetap berada di penjara tersebut karena penjara di daratan AS menolaknya.

Meskipun inisiatif penutupan Guantanamo disambut positif oleh para aktivis HAM, namun penutupan resminya tidak akan semudah seperti menutup tirai. Juru bicara Departemen Keamanan Nasional, Emily Horne, mengatakan “NSC (National Security Council) akan bekerja erat dengan departemen pertahanan, negara bagian, dan lembaga keadilan lain untuk membuat kemajuan penutupan fasilitas GMTO (Guantanamo), dan juga berkonsultasi dengan Kongres,” katanya.

Penutupan Guantanamo adalah salah satu kampanye utama dan perintah eksekutif Barrack Obama ketika menjabat Presiden AS. Obama berpendapat, selain penjara itu noda bagi AS, fasilitas itu juga menghabiskan banyak biaya. Pada tahun 2016, setiap tahun lebih dari 445 juta dolar AS atau setara Rp6,2 triliun dikeluarkan untuk membiayai Guantanamo.

Namun upaya Obama untuk menutup mendapatkan perlawanan yang tajam dari oposisi Republik. Ketika Obama bersumpah untuk berusaha mati-matian menutupnya, Senator John Cornyn dari Republik juga mengatakan “Sama seperti dengan Presiden Obama, Partai Republik akan berjuang mati-matian,” katanya seperti dikutip dari Associated Press.

Alhasil, sampai Obama meninggalkan jabatannya, ia gagal menutup Guantanamo. Kini giliran Biden dari Demokrat yang berusaha untuk menutup fasilitas kontroversial itu. Namun, melansir dari laman Al Jazeera, pemerintahan Biden belum menjadikan Guantanamo sebagai prioritas, tidak seperti Obama.

Apalagi saat ini AS sedang bergulat dengan persoalan ekonomi, pandemi, dan tantangan global lain, ambisi Demokrat untuk menutup penjara itu butuh perjuangan keras. Pada awal Februari, 111 organisasi HAM menandatangani surat yang dikirim ke Biden agar Guantanamo ditutup.

Menurut pernyataan para aktivis HAM tersebut, “Guantanamo memperkuat perpecahan rasial dan rasisme secara lebih luas, dan beresiko memfasilitasi pelanggaran hak lainnya.” Dalam surat tersebut juga disinggung berbagai pelanggaran HAM dilakukan terhadap sebagian besar komunitas Muslim yang tanpa proses hukum, ditahan begitu saja.