Biden Perketat Kebijakan Suaka, Migran makin Sulit Masuk AS

Kebijakan pembatasan suaka yang diterapkan sejak Juni 2023 dinilai telah memberikan dampak signifikan. Dilansir The Washington Post, penyeberangan ilegal di perbatasan selatan AS turun menjadi sekitar 1.800 per hari, level terendah dalam 4 tahun terakhir.

Namun, pembatasan ini belum pernah dicabut karena angka penyeberangan tidak pernah cukup rendah untuk memenuhi syarat pencabutan.

"Jika Anda melihat kembali ke jumlah penyeberangan sebelum pandemi, Anda akan melihat beberapa bulan di mana tingkat penyeberangan berada di bawah ambang batas ini," ujar seorang pejabat senior administrasi Biden, dilansir dari The Hill. 

Persentase migran yang segera dikembalikan atau dideportasi juga meningkat tajam. Angka naik dari 28 persen menjadi 70 persen setelah pembatasan berlaku. Hal ini berarti jauh lebih sedikit orang yang dilepaskan ke AS dengan klaim imigrasi yang tertunda.

Pengetatan kebijakan suaka ini terjadi menjelang pemilihan presiden AS 2024. Administrasi Biden tampak beralih ke pendekatan yang lebih tegas di perbatasan selatan, seiring meningkatnya kekhawatiran pemilih terkait imigrasi.

Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, bahkan menyatakan akan mempertahankan pembatasan suaka jika terpilih. Tim kampanyenya mengatakan, Harris akan menggunakan wewenang eksekutif untuk membuat ambang batas harian lebih rendah dari 1.500.

Namun, kebijakan ini menuai kritik keras. American Civil Liberties Union (ACLU) dan kelompok advokasi imigran lainnya menantang pembatasan ini di pengadilan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum suaka AS.

Sementara, Donald Trump, calon Republik, masih unggul dalam jajak pendapat soal perbatasan dan imigrasi. Meski banyak pernyataannya tentang migran sangat kontroversial dan keliru, ucapannya tetap memengaruhi pandangan masyarakat.

Meski memperketat pembatasan, pemerintah AS menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen internasional.

"Baik aturan sementara maupun aturan final menjunjung tinggi kewajiban dan komitmen internasional kami untuk tidak mengembalikan warga negara asing yang bisa mengalami penganiayaan atau penyiksaan," ujar seorang pejabat administrasi Biden. 

DHS menekankan bahwa suaka tetap tersedia bagi mereka yang menggunakan jalur dan proses yang sah, serta bagi individu yang memenuhi pengecualian tertentu. Sebagai langkah penyeimbang, Biden memperluas kesempatan bagi migran untuk masuk secara legal melalui jalur legal yang memungkinkan sekitar 75 ribu orang per bulan memasuki AS.

Upaya pengetatan perbatasan AS juga melibatkan kerja sama dengan negara tetangga. Pemerintah Meksiko telah membantu dengan menindak migran yang melintasi wilayahnya menuju perbatasan AS.

Meski demikian, kritikus memperingatkan dampak kebijakan ini menjelang akhir masa jabatan Biden.

"Menggandakan kebijakan yang tidak manusiawi yang melarang suaka bukanlah jawaban atas ketakutan anti-imigran yang terorganisir. Ini juga akan meninggalkan noda permanen pada warisan Presiden Biden," ujar Eleanor Acer dari Human Rights First.