Pemerintahan Biden Umumkan AS akan Lindungi LGBT dari Diskriminasi

Dilansir Aljazeera.com, pemerintahan Amerika Serikat akan melindungi kaum LGBT dari diskriminasi jenis kelamin dalam perawatan kesehatan. Hal ini sekaligus membalikkan kebijakan era Trump yang berusaha mempersempit ruang lingkup hak hukum dalam situasi sensitif yang melibatkan perawatan medis.

Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Xavier Becerra, mengatakan bahwa tindakan tersebut memulihkan perlindungan di bawah UU Perawatan Terjangkau, yang juga dikenal sebagai Obamacare, terhadap diskriminasi seksual dalam perawatan kesehatan.

Kebijakan baru tersebut merupakan pembalikkan dari era sebelumnya dan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Kantor Hak Sipil membuat keputusan sehubungan dengan putusan yang diambil Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Juni 2020 lalu dan keputusan pengadilan selanjutnya.

Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 2020 lalu memberikan kemenangan penting untuk hak-hak LGBT dan ini adalah kekalahan bagi pendukung Trump, yang memutuskan bahwa undang-undang federal yang sudah lama melarang diskriminasi di tempat kerja melindungi kaum LGBT.

Ini merupakan salah satu langkah utama Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mengenai pemberantasan diskriminasi atas dasar identitas gender atau orientasi seksual. Biden baru mengarahkan setiap badan cabang eksekutif untuk memeriksa apa yang dapat dilakukannya untuk memerangi diskriminasi semacam itu. Ia dengan cepat menindaklanjutinya dengan perintah lain yang membalikkan kebijakan Pentagon era Trump yang sebagian besar melarang individu kaum LGBT bertugas di militer.

Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan mencabut kebijakan Trump yang akan memungkinkan tempat penampungan para tunawisma yang didanai pembayar pajak untuk menolak akses ke kaum LGBT. Di lembaga Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, masa jabatan Biden telah melihat konfirmasi dari pihak Senat dan Dr. Rachel Levine, yang merupakan kaum transgender, ditunjuk sebagai Asisten Sekretaris Kesehatan Amerika Serikat.

Di era Trump, pemerintahan Amerika Serikat saat itu terus mencoba mempersempit perlindungan hukum terhadap diskriminasi perawatan kesehatan, yang mengeluarkan aturan secara sempit mendefinisikan jenis gender sebagai jenis kelamin biologis.

Seorang hakim federal saat itu telah memblokir aturan tersebut agar tidak berlaku, meskipun pejabat administrasi Trump berpendapat bahwa sebagai masalah hukum, diskriminasi perawatan kesehatan adalah masalah terpisah dari kasus ketenagakerjaan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump telah mendefinisikan gender seseorang berasal yang ditetapkan saat lahir, sehingga tidak termasuk transgender dari payung hukum tersebut. Kelompok kaum LGBT mengatakan perlindungan eksplisit diperlukan bagi orang yang mencari pengobatan transisi gender serta bahkan untuk transgender yang membutuhkan perawatan untuk penyakit seperti diabetes dan masalah jantung.