Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Bolivia, Luis Arce. (twitter.com/LuchoXBolivia)
Presiden Bolivia, Luis Arce. (twitter.com/LuchoXBolivia)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bolivia, pada Minggu (22/9/2024), mengirim surat kepada PBB dan Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) soal mantan Presiden Evo Morales yang dituduh sedang merencanakan kudeta. Pihaknya meminta organisasi internasional ikut mengecam aksi Morales. 

Dalam sepekan terakhir, situasi di Bolivia masih belum kondusif imbas pemblokiran jalan menyusul larangan Morales untuk mencalonkan kembali sebagai presiden. Di sisi lain, Morales menyebut aksi long-march dari Caracollo ke La Paz bertujuan menyelamatkan Bolivia. 

1. Minta PBB dan IACHR mendukung pemerintahan Arce

Dalam surat tersebut, pemerintah Bolivia mengatakan akan terus berkomitmen mempertahankan demokrasi di negaranya. Ia meminta agar PBB dan IACHR ikut mendukung pemerintahannya. 

"Pemerintah kami berkomitmen besar kepada demokrasi, penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM) dan kami ingin meyakinkan bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan di Bolivia," tuturnya, dilansir EFE.

Pemerintahan Presiden Luis Arce menyebut Morales merencanakan kudeta di Bolivia. Bahkan, pemerintah menuding Presiden Senat Bolivia, Andronico Rodriguez, ikut andil dalam rencana kudeta dan akan memperbolehkan kembali kandidasi Morales pada pilpres 2025. 

2. Pendukung pro-pemerintah dan Morales terlibat bentrokan

Editorial Team

EditorBrahm

Tonton lebih seru di