Boris Johnson dalam Kondisi Stabil Usai Masuk ICU Akibat Virus Corona

Dengan situasi saat ini, Boris pun menunjuk Menteri Luar Negeri Dominic Raab untuk mewakilinya jika dibutuhkan. Sejauh ini, yang publik tahu adalah sosok Raab tidak terlalu jauh berbeda dengan Boris. Ia merupakan politisi Partai Konservatif yang sangat mendukung Brexit.

Pada 2010, ia terpilih untuk masuk berkantor di Westminster sebagai anggota parlemen. Lima tahun kemudian, ketika David Cameron menjadi penghuni Downing Street 10, Raab ditunjuk sebagai anggota kabinet.

Saat Theresa May terpilih sebagai Perdana Menteri, Raab menduduki jabatan sebagai Menteri Brexit. Akan tetapi, waktu May gagal bernegosiasi dengan Uni Eropa, Raab memilih mundur sebagai bentuk protes. Berdasarkan spektrum politik, Boris lebih liberal secara sosial dibandingkan Raab, tapi ini tak melunturkan loyalitasnya kepada politisi 55 tahun itu.

Posisi Deputi Perdana Menteri pun sudah kosong di Inggris sejak beberapa tahun terakhir. Raab sendiri mencoba meyakinkan masyarakat bahwa Boris masih memimpin jalanannya pemerintahan. "Urusan pemerintah akan berlanjut dan Perdana Menteri berada di tangan yang aman bersama tim brilian di Rumah Sakit St. Thomas," kata Raab, seperti dikutip The Telegraph.

"Fokus pemerintah adalah terus memastikan arahan Perdana Menteri, seluruh rencana untuk memastikan bahwa kita bisa mengalahkan virus corona dan sukses melawan tantangan ini akan dijalankan," tambahnya. Ia menolak mengungkap apakah pengambilan keputusan penting seperti soal keamanan nasional diserahkan juga kepadanya atau masih tergantung kepada Boris.

Sementara itu, tak ada bagian konstitusi Inggris yang menyebutkan secara gamblang siapa yang layak segera mengambil alih posisi kepemimpinan. Apalagi parlemen Inggris menekankan pada tanggung jawab kolektif, bukan ketegasan peran seperti dalam sistem politik federal dan republik.

Partai Konservatif yang memimpin Inggris harus menunjuk satu orang untuk mengisi posisi permanen, tapi harus dengan persetujuan dari Ratu Elizabeth. Proses ini dipastikan akan berlangsung cukup lama.

 Yang membuat kondisi rumit adalah tak ada posisi Perdana Menteri sementara di Inggris. Dalam situasi mendesak, umumnya ada tiga menteri teratas yang bisa dipilih yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Sayangnya, urutannya tidak jelas sehingga diyakini akan ada kompetisi antar menteri dalam tubuh partai apabila Boris tak bisa lagi menjadi Perdana Menteri.

Dr Catherine Haddon, pakar ilmu pemerintahan di Institute for Government Inggris, mengatakan kepada The Telegraph bahwa ada pula kemungkinan bagi anggota kabinet untuk berbagi tanggung jawab, misalnya dalam bidang intelijen yang sangat sensitif.

"MI5 melapor kepada Menteri Dalam Negeri, MI6 dan GCHQ melapor kepada Menteri Luar Negeri, jadi masih masih jalur komunikasi," jelasnya. Ia merujuk kepada lembaga-lembaga intelijen Inggris. "Perdana Menteri tetap memegang otoritas utama, tapi itu tak berarti dia satu-satunya yang berurusan dengan mereka," tambah Haddon.