Melansir Associated Press, enam tanah itu tetap berada dibawah yurisdiksi pemerintahan federal. Demarkasi diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat adat sesuai budaya tradisional mereka.
Adanya demarkasi otomatis melarang kegiatan penambangan. Selain itu, kegiatan pertanian komersial serta penebangan juga membutuhkan izin khusus. Individu non-Pribumi pun dilarang terlibat dalam kegiatan ekonomi apapun di kawasan tanah adat.
Langkah tersebut disambut baik oleh gerakan pribumi meski tak sepenuhnya puas. Sebab, Lula pada Januari berjanji untuk membuat 14 wilayah baru dalam jangka pendek.
“Kami akan melegalkan tanah adat. Memang prosesnya agak lama, karena harus melalui banyak tangan,” kata Lula di perkemahan masyarakat Pribumi di Brasilia.
“Saya tidak ingin ada wilayah adat dibiarkan tanpa demarkasi selama pemerintahan saya. Itulah komitmen yang saya buat untuk Anda," sambung dia.