Buka Kedubes di Suriah, Turki Serukan Perlawanan Milisi Kurdi
Intinya sih...
- Turki membuka kantor kedutaan besar di Suriah setelah pemerintahan Assad jatuh.
- Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, ingin melihat Suriah yang bebas teror dan pemerintahan inklusif.
- Fidan menegaskan bahwa mereka tak akan mengakui keberadaan milisi Kurdi (PKK/YPG) dan mendesak masyarakat internasional untuk merangkul kepemimpinan baru Suriah.
Jakarta, IDN Times – Turki membuka kantor kedutaan besar (Kedubes)-nya di Suriah pada Sabtu (14/12/2024) setelah jatuhnya pemerintahan Bassar Al Assad. Pembukaan ini pertama kali sejak 2012. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki, Hakan Fidan, pada Jumat malam.
"Kami ingin melihat Suriah yang bebas teror, di mana kaum minoritas tidak diperlakukan dengan buruk. Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif di Suriah," katanya dalam sebuah wawancara, dilansir Reuters.
Fidan mengatakan bahwa korps diplomatik Turki juga telah menuju ke Suriah. Ia menambahkan bahwa jumlah warga Suriah di Turki yang kembali ke negara mereka akan meningkat secara bertahap seiring kondisi Suriah yang stabil.
1. Serukan perlawanan terhadap milisi Kurdi
Fidan menggarisbawahi kedaulatan yang dimiliki oleh Suriah saat ini. Dengan kedaulatan itu, mereka mampu untuk merebut kembali semua wilayahnya.
Ia mengatakan bahwa mereka tak akan mengakui keberadaan milisi Kurdi (PKK/YPG). Hal itu juga berlaku untuk semua milisi di wilayah Suriah yang beroperasi ilegal.
”Mereka (milisi Kurdi) harus membubarkan diri atau mereka akan dibubarkan,” katanya, dilansir Anadolu.
Fidan mengungkap bahwa perlawanan terhadap milisi Kurdi adalah salah satu tujuan strategis Turki.
2. Khawatir campur tangan Israel
Selain Kurdi, ancaman dari Israel kini menjadi pertimbangan Suriah. Di bawah kepemimpinan transisi oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), wilayah Suriah kian rentan dicaplok.
Fidan mengatakan, Israel ingin membuka ruang di Suriah di mana ia dapat menjalankan operasi militernya secara leluasa. Ia menyebut bahwa Ankara telah mengirim pesan ke Tel Aviv agar tak menjalankan strategi tersebut.
Militer Israel pada Minggu merebut daerah penyangga di Dataran Tinggi Golan setelah jatuhnya pemerintahan Bassar Al Assad. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan perjanjian Tel Aviv-Damaskus yang dipantau PBB di wilayah itu telah dibatalkan.
3. Turki minta dunia rangkul Suriah
Terlepas dari berbagai masalah dan perang saudara yang mendera Suriah, Fidan mengajak masyarakat internasional untuk merangkul kepemimpinan baru Suriah. Ia mengatakan bahwa semua pihak harus berkontribusi dalam menciptakan kestabilan.
Memperhatikan bahwa perang saudara dimulai pada 2011, Fidan mencatat bahwa rakyat Suriah memprotes kekurangan dan penindasan yang disebabkan oleh pemerintahan yang buruk, yang akhirnya menyebabkan pecahnya perang.
"Tidak ada satu hari kerja atau bahkan hari biasa pun di mana saya tidak memikirkan Suriah," kata Fidan.
Ia mencatat bahwa warga Suriah mulai berorganisasi sejak awal krisis dan mendirikan Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Pasukan ini melanjutkan aktivitasnya hingga 2016.
Ia juga menunjukkan bahwa alasan di balik kemajuan cepat pihak oposisi dalam mengambil alih kendali di Suriah adalah karena adanya negosiasi di belakang layar dan ketidakmampuan rezim Assad untuk memperoleh dukungan.