Bulgaria Akan Veto Sanksi Uni Eropa yang Sasar Energi Nuklir Rusia

Pernyataan Radev diucapkan di hadapan Dewan Eropa di Brussels. Ia pun menegaskan bahwa negaranya akan memberikan veto terkait rencana paket sanksi kepada bahan bakar energi nuklir dari Rusia. 

"Kami melihat semua area yang dapat diberlakukan sanksi, tapi ketika kepentingan kami terancam, maka kami tidak bisa menerima itu. Kami tidak dapat menerima sanksi dalam sektor energi nuklir. Jika dibutuhkan, kami akan memberlakukan sebuah veto untuk menolaknya. Saat ini, posisi Bulgaria hal ini akan berdampak pada energi dan ekonomi negara kami," papar Redev, dikutip Novinite.

"Kami memaksa konferensi antarpemerintah dengan Makedonia Utara dilanjutkan kembali. Namun, ini hanya jika hak milik warga Bulgaria masuk dalam konstitusinya," sambungnya.

Radev berharap agar tidak ada negara-negara yang mengirimkan senjata untuk tentara Ukraina. 

"Ini adalah perang berdarah dan kami hanya mendengar sedikit suara untuk memperjuangkan perdamaian. Kami hanya mendengar suara senjata, kami hanya mendengar seruan untuk kemenangan tanpa menentukan apa artinya kemenangan tersebut," ungkap Radev, dilansir The Sofia Globe.

"Ini sudah saatnya, setelah perang berdarah antara Rusia dan Ukraina berlangsung setahun. Fokus seharusnya di atas segalanya adalah menghentikan ini semua dan mengembalikan upaya diplomatik dalam mencari solusi damai" sambung dia. 

Menteri Energi Bulgaria, Rosen Hristov, mengungkapkan bahwa Rusia meminta pembayaran penalti atas penangguhan pembayaran kepada Gazprom. Namun, ia tidak menjelaskan berapa jumlahnya karena Rusia mengklaim data itu bersifat pribadi. 

"Klaim telah diberikan dari pihak Rusia dalam jumlah tertentu dan tentu ada respons dari kami. Namun, kami tidak bisa memberikan informasi lebih karena ini bersifat pribadi dan tidak bisa disebarluaskan," kata Hristov. 

"Keputusan menangguhkan kontrak dengan Gazprom untuk menghentikan pembayaran, bukan untuk merespons permintaan perubahan pembayaran. Ini seluruhnya adalah keputusan dari pemerintah sebelumnya. Negara lain juga lanjut membayar dan jika ada yang bilang kami menuruti beberapa sanksi, itu tidak benar," sambung dia.