Sofia, Bulgaria, IDN TIMES - Partai penguasa Parlemen Bulgaria, Partai GERB, pada hari Senin (12/11/2018) menyatakan Pemerintahan Bulgaria dipastikan akan menolak pakta migrasi PBB karena dianggap dapat mempengaruhi kepentingan nasional.
Bulgaria menjadi negara terbaru di Uni Eropa yang memberi sinyal penolakan terhadap kebijakan migrasi The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration yang disetujui bulan Juli lalu oleh 193 negara anggota PBB, seperti yang dilansir dari Reuters.
Meskipun partai penguasa Parlemen Bulgaria sudah memberi kepastian apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, namun karena menyangkut situasi yang sangat kompleks pihak Parlemen akan melakukan perdebatan pada hari Rabu (14/11/2018) untuk memastikan jawaban terakhir mengenai masalah pakta migrasi PBB, dikutip dari Reuters.
Partai GERB yang memegang mayoritas kursi di parlemen akan membentuk koalisi bersama salah satu partai anti-imigran, Persatuan Patriot, untuk memenangkan perdebatan sekuat mungkin karena keduanya memiliki pemahaman bahwa pakta migrasi PBB dapat melemahkan kepentingan nasional Bulgaria.
Mulai bergeraknya negara-negara di Eropa menuju pemerintahan sayap kanan yang ekstrim membuat kebijakan international dan regional (UE) menjadi masalah besar untuk diiplementasikan.
Dilansir dari The Epoch Times, kebijakan The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang rencananya akan ditandatangani bulan Desember 2018 mengalami masalah ketika Hungaria sebagai negara pertama yang awalnya menyetujui, diikuti Austria dan kemudian Kroasia meninggalkan pakta migrasi dari PBB tersebut.
Kurangnya kepercayaan dan ingin menjaga integritas nasional, menjadi alasan utama mengapa negara-negara tersebut meninggalkan kebijakan itu. Mengetahui sudah ada 3 negara Uni Eropa yang meninggalkan pakta GCM, negara lain seperti Bulgaria, Republik Ceko, dan Polandia juga memberi sinyal untuk meninggalkan dan tidak menandatangani pakta GCM PBB.
Sedangkan Amerika Serikat menjadi negara pelopor yang tidak menyetujui pakta GCM PBB sejak kebijakan ini dibawa ke ranah PBB pada bulan Juni 2018.
Uni Eropa sangat sadar bahwa kebijakan nasional beberapa negaranya yang anti-imigran menyebabkan disintegrasi dalam kesatuan Eropa. Kepala Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, menyatakan Uni Eropa membutuhkan persatuan barisan dalam menghadapi migrasi dan masalah lainnya.
Juncker sangat yakin jika setiap anggota Uni Eropa tidak dapat bersatu menghadapi masalah seperti ini maka Uni Eropa tidak bisa membela kepentingannya sendiri di waktu yang akan datang.
Negara-negara seperti Austria, Hungaria, Kroasia, dan Bulgaria sering menjadi target migrasi para imigran untuk hidup secara permanen ataupun hanya melewatinya untuk mencapai negara tujuan, dimana mayoritas datang secara ilegal. Hal inilah yang ingin dihindari negara-negara penolak pakta migrasi PBB.
Alhasil jika mayoritas negara Eropa mulai menutup negaranya, para imigran dari Timur Tengah ataupun negara Afrika tidak akan memiliki tempat lain untuk berlindung.